Alat Bukti Penetapan Tersangka Novanto tak Bisa Digugat

Arga sumantri    •    Jumat, 22 Sep 2017 19:36 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Alat Bukti Penetapan Tersangka Novanto tak Bisa Digugat
Ketua DPR RI Setya Novanto. (Foto: MI/Susanto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Gugatan Setya Novanto terkait kurangnya alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-el) dinilai tidak tepat. Sebab, hal itu bukan wewenang praperadilan dan sudah masuk dalam materi pokok perkara.
 
Kepala Biro Hukum KPK Setiyadi mengatakan, dalil permohonan Novanto salah sasaran. Sebab, poin itu hanya bisa diuji di pengadilan pokok perkara.
 
"Harusnya disampaikan di pengadilan tindak pidana korupsi. Itu sebagai hak pemohon mengajukan pembelaan atau pledoi," kata Setiyadi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 22 September 2017.

Baca: KPK Beberkan Proses Penetapan Tersangka Setya Novanto

Setiyadi menjelaskan, ruang lingkup praperadilan tidak boleh masuk dalam pokok perkara. Meneliti atau menguji alat bukti merupakan tugas penuntut umum.
 
"Penuntut umum yang akan menentukan cukup atau tidaknya satu perkara di tahap penyidikan diteruskan ke pengadilan," kata Setiyadi.
 
Menurutnya, kalau praperadilan menguji alat bukti, berarti telah mengambil alih kewenangan kejaksaan. Akibatnya, objek praperadilan bakal melebar dan justru masuk unsur delik yang dimiliki penyidik.
 
"Itu sudah masuk ruang lingkup pokok perkara," ujarnya.
 
Setiyadi menegaskan, Praperadilan bisa menentukan apakah perkara bisa diteruskan ke pengadilan atau tidak. Menurutnya, praperadilan hanya sebatas memeriksa aspek formil proses penyelidikan dam penyidikan. Hal itu sesuai Pasal 1 angka 10 KUHAP yang mengatur tentang ruang lingkup praperadilan.

Baca: Kubu Novanto Tolak Eksepsi KPK

Setiyadi mengakui  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2015 memperluas ruang lingkup praperadilan. Namun, sebatas memutuskan sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan.
 
"Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pemeriksaan praperadilan hanya menilai aspek formil. Ada tidaknya dua alat bukti yang sah," ujarnya.
 
Atas dasar itu, KPK menilai dalil permohonan praperadilan Novanto terkait cukup tidaknya alat bukti tidak beralasan hukum. "Maka permohonan sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima," tegasnya.




(FZN)