Nasib Kasus BLBI Ditentukan Sore Nanti

Surya Perkasa    •    Rabu, 02 Aug 2017 10:50 WIB
blbi
Nasib Kasus BLBI Ditentukan Sore Nanti
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI untuk BDNI dengan obligor Syamsul Nursalim, Syafruddin Arsyad Tumenggung, mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan. Nasib dan kelanjutan kasus yang dinilai telah merugikan negara Rp3,7 triliun ini bakal ditentukan sore nanti.

"Sidang praperadilan BLBI di PN Jakarta Selatan masuk agenda putusan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Rabu 2 Agustus 2017.

Sidang diagendakan berlangsung pukul 16.00 WIB dan dipimpin hakim tunggal Effendi Mukhtar. Komisi Antirasuah berharap hasil putusan hari ini memperkuat pengungkapan skandal BLBI yang hingga kini tak kunjung terungkap lengkap.

"Komitmen yang luar biasa diperlukan dari semua pihak agar kasus-kasus korupsi besar bisa diungkap," kata Febri.

Karena kasus ini tak pernah terungkap hingga puluhan tahun, sejumlah kekhawatiran muncul. Salah satu yang mencuat, ada pihak yang ingin memengaruhi putusan praperadilan.  

Dalam peradilan ka‎sus BLBI, mantan Jaksa Urip Trigunawan disuap Artalyta Suryani yang merupakan orang dekat Syamsul Nursalim sebesar USD660 ribu. Dia juga menerima fulus Rp1 miliar dari mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Glen Yusuf dalam perkara BLBI.

Untuk menghindari hal serupa, Komisi Yudisial memantau proses persidangan. "Komisi Yudisial menurunkan tim pemantau di PN Jakarta Selatan," kata kata juru bicara KY Farid Wajdi lewat keterangan tertulis.

Farid juga mengimbau semua pihak menghormati proses hukum. Hakim dan petugas peradilan pun diminta menjaga independensi dan imparsialitas dalam penanganan kasus ini.

Baca: KY Pantau Sidang Putusan Praperadilan Kasus BLBI

KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung sebagai tersangka. Pada 2004 Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan mengubah proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Litigasi yang dimaksud adalah membawa penyimpangan penggunaan BLBI yang dilakukan BDNI di bawah kendali Sjamsul Nursalim ke pengadilan. Sedangkan restrukturisasi adalah upaya perbaikan cara kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk ‎mengembalikan utangnya.

Hasil restrukturisasinya Rp1,1 triliun dan ditagihkan ke petani tambak. Sedangkan Rp3,7 triliun tidak dibahas dalam proses restrukturisasi. Artinya, ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara.




(UWA)