KPK Perpanjang Penahanan Bupati Malang

   •    Jumat, 11 Jan 2019 19:43 WIB
kasus korupsi
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Malang
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Malang non-aktif Rendra Kresna. Penahanan Rendra diperpanjang selama 30 hari.
 
"Yang bersangkutan diperpanjang penahanannya mulai 13 hingga 11 Februari 2019 atas suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemkab Malang tahun anggaran 2011," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Sebelumnya, KPK menetapkan Rendra dan pihak swasta Ali Murtopo (AM) sebagai tersangka pada Oktober 2018 lalu.
 
Rendra diduga menerima suap dari Ali Murtopo sebanyak Rp3,45 miliar. Suap dilakukan terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Malang sejak tahun 2010 hingga 2013. Khususnya proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.
 
Pada kasus penerimaan gratifikasi, Rendra ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta lain yakni Eryk Armando Talla (EAT). Rendra dan Eryk diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak swasta sebanyak Rp3,55 miliar.

Baca: KPK Tahan Bupati Malang

Dalam kasus suap, Rendra dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Sedangkan Ali Murtopo selaku pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Kemudian, pada kasus penerimaan gratifikasi Rendra dan Eryk dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Vallentina Chelsy)




(FZN)