Pelimpahan Berkas Novanto Bukan Upaya Hindari Praperadilan

Damar Iradat    •    Rabu, 06 Dec 2017 21:32 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pelimpahan Berkas Novanto Bukan Upaya Hindari Praperadilan
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri/Foto: MI/Rommy

Jakarta: Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri membantah pelimpahan berkas Setya Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebagai upaya menghindar dari sidang praperadilan. Sidang praperadilan sedianya digelar pada Kamis, 7 Desember 2017 besok.

"Enggak, ini proses biasa saja sebenarnya bukan bagian strategi. Ini memang kita pikirkan sudah harus dilimpahkan," kata Irene di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

Irene menjelaskan, pelimpahan berkas perkara sudah semestinya dilakukan ketika penuntut umum merasa berkas perkaranya yang dilakukan penyidik sudah lengkap dan penuntut umum sudah menyelesaikan dakwaan. Irene memastikan, semua tahap itu telah diselesaikan dan sekarang berkas dilimpahkan ke pengadilan.

Baca juga: Perlawanan Hukum Novanto Terancam Gugur

Ia juga menegaskan, penyelesaian proses tersebut sudah melalui proses yang matang. Apalagi dalam proses persidangan terdakwa sebelumnya, Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong bukti-bukti keterlibatan Novanto sudah benderang.

"Tidak (buru-buru), karena memang dari hasil persidangan teman-teman sudah tahu seperti apa," tegas dia.

Baca juga: Rekam Jejak Pengadil Praperadilan Setya Novanto

Sementara itu, ketika didesak yang membedakan perkara Novanto dan Andi Narogong, Irene tak menjawab. Begitu juga ketika ditanya berapa keuntungan yang diambil Novanto dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. "Nanti saja, itu kan dakwaan, enggak sekarang," imbuh dia.

Seperti diketahui, kubu Novanto sebelumnya telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kamis, 29 November 2017 pekan lalu, sedianya sidang perdana gugatan praperadilan Novanto digelar.

Namun, saat itu pihak KPK meminta agar hakim tunggal Kusno menunda sidang. Sidang pun akhirnya diputuskan ditunda dan rencananya akan digelar kembali pada Kamis, 7 Desember 2017 besok.

Soal penundaan ini juga sempat dikritisi Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi. Fredrich mengatakan, praperadilan yang diajukan kliennya bisa saja gugur apabila dakwaan sudah dibacakan di pengadilan.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Pasal itu berbunyi; "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur."


(CIT)