Perusahaan Pembuang Sampah di Laut Harus Ditindak Tegas

   •    Kamis, 05 Oct 2017 12:21 WIB
pencemaran lingkungan
Perusahaan Pembuang Sampah di Laut Harus Ditindak Tegas
Pemulung mencari sampah plastik pada tumpukan sampah yang bertebaran di Pantai Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (3/10/2017). Foto: Antara/Mohamad Hamzah

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan, langkah untuk mengatasi pencemaran laut di kawasan perairan dapat dilakukan dengan mengubah paradigma dunia bisnis. Selain itu, penegakan hukum terhadap pembuang sampah di laut harus lebih tegas.

"Harus ada yang berubah dari 'mindset' (paradigma) bersama, yaitu menolak laut dijadikan tempat sampah besar bagi para pelaku bisnis ini," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati Romica, seperti dilansir Antara, Kamis 5 Oktober 2017.

Menurut Susan, penegakan hukum terkait aktivitas pencemaran laut nusantara harus benar-benar ditegakkan, terutama setelah pemerintah mengadopsi Konvensi Minamata.

Selain itu, ujar dia, langkah tegas lainnya yang bisa diambil pemerintah adalah mendorong adanya audit perusahaan. Negara harus berani mencabut izin usaha para pelaku.

Selama ini, lanjutnya, sejumlah langkah penegakan hukum dinilai masih berhenti kepada tatanan ganti rugi.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan dampak pencemaran bahan beracun berbahaya (B3) merkuri menjadi ancaman kualitas lingkungan dan kesehatan.

"Hal ini bila dibiarkan berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan, bahkan dapat mengakibatkan kematian dan hilangnya generasi penerus bangsa," katanya.

Baca: Jokowi Minta Langkah Cepat Penghapusan Penggunaan Merkuri

Merkuri atau air raksa adalah unsur kimia berupa logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi, dan dapat berpindah antarwilayah maupun
antarnegara.

Pemerintah Indonesia juga telah menggalang solidaritas negara di Asia Tenggara dan Asia Timur untuk menanggulangi bersama pencemaran sampah plastik di laut dengan mengusulkan rencana aksi regional yang dapat diterapkan negara lain.

"Kami mengupayakan kerja sama di tingkat regional. Jika ada suatu rujukan rencana aksi, tentu negara-negara akan mengikuti membuat rencana aksi di tingkat nasionalnya," kata Direktur Kerja Sama ASEAN Jose Tavares saat
memberikan sambutan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Kuta, Kabupatan Badung, Bali, Rabu 6 September lalu.

Dalam konferensi tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan untuk memerangi sampah plastik di laut. Di antaranya, menerbitkan Peraturan Presiden No 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.




(UWA)