Menteri PUPR bakal Diperiksa KPK

Damar Iradat    •    Jumat, 11 May 2018 10:44 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Menteri PUPR bakal Diperiksa KPK
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono/Foto: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Ia bakal dimintai keterangan terkait kasus suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RE (Rudi Erawan)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, 11 Mei 2018.

Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudi Erawan ditetapkan sebagai tersangka ke-11 yang dijerat KPK. Politikus PDI Perjuangan itu menyusul 10 orang lain sebelumnya.

Mereka ialah Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan Anggota DPR‎ RI Damayanti Wisnu Putranti, pihak swasta Julia Prasetyarini, dan ibu rumah tangga Dessy A Edwin.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR, yakni Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, serta Yudi Widiana Adia juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Rudi Erwan diduga menerima suap dan gratifikasi Rp6,3 miliar pada proyek yang sama. Suap dan gratifikasi dianggap bertentangan dengan jabatan atau kewenangannya.

Rudi Erawan dianggap melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(OJE)