Metro News

Ombudsman: Mendagri Belum Tentu Melakukan Maladministrasi

   •    Jumat, 17 Feb 2017 14:27 WIB
kasus hukum ahok
Ombudsman: Mendagri Belum Tentu Melakukan Maladministrasi
Sidang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Ombudsman Ahmad Suaedy mengatakan pihaknya tak bisa langsung memutuskan apakah Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan pelanggaran administrasi terkait penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta atau tidak.

Ombudsman, kata Suaedy, masih pada pemeriksaan awal termasuk memeriksa laporan yang sudah masuk apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian memanggil pihak-pihak yang dilaporkan termasuk pelapor, dan terlapor yang dalam hal ini Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Jadi proses di Ombudsman sendiri masih panjang. Kita menentukan dulu kewenangan, apakah itu wewenang kita bukan baru kemudian apakah ada maladministrasi atau tidak," kata Suaedy, dalam Metro News, Jumat (17/2/2017).

Suaedy mengaku pihaknya telah meminta keterangan Tjahjo Kumolo terkait laporan masyarakat tentang penonaktifan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta karena menjadi terdakwa.

Dalam hal tersebut Mendagri berargumen bahwa kewenangannya untuk menonaktifkan Basuki hanya bisa dilakukan ketika legal standing dari pengadilan sudah terjadi. Misalnya, Basuki dituntut minimal 5 tahun penjara.

Sementara itu kepada Ombudsman, kata Suaedy, Mendagri belum yakin jika nanti Basuki dituntut 5 tahun penjara. Sebab ada dua dakwaan alternatif, yakni penodaan agama dengan hukuman maksimal 5 tahun dan dakwaan alternatif mengganggu ketertiban umum dengan ancaman 4 tahun penjara.

"Kalau ternyata tidak terbukti dan memakai KUHP 156 akan gugur itu (kewenangan) dinonaktifkan," katanya.

Lebih lanjut, Suaedy mengatakan, jika Mendagri melakukan maladministrasi seperti apa yang dilaporkan maka Ombudsman berwenang mengeluarkan rekomendasi bagi Mendagri untuk merevisi pernyataan yang sudah dikeluarkan.

Namun jika tidak terbukti melakukan maladministrasi, Ombudsman akan mengarahkan pelapor untuk melaporkan kasus tersebut ke institusi lain yang lebih berwenang. 

"Kalau masalah penafsiran hukum ya ke Pengadilan, kalau pidana ke polisi, kalau korupsi ke KPK. Jadi kami belum bisa menentukan mana yang lebih kuat sekarang ini," jelasnya.




(MEL)