KPK: Dana Pendidikan Jangan Jadi Bancakan!

Yogi Bayu Aji    •    Minggu, 16 Oct 2016 16:45 WIB
ott kpk
KPK: Dana Pendidikan Jangan Jadi Bancakan!
Lambang KPK/MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan peringatan keras melihat kasus suap yang megincar proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen. Bagi KPK, dana di dinas pendidikan bukan untuk dipermainkan.

"Apa lagi dana pendidikan yang harus jadi perhatian kita. Jangan proyek dana pendidikan jadi bancakan eksekutif-legislatif," tegas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (16/10/2016).

Basaria mengingatkan kepala daerah waspada menjaga dana pendidikan di wilayah masing-masing. Pengusaha juga diminta tidak berusaha memengaruhi kebijakan publik dan mengincar proyek-proyek terkait dana pendidikan dengan cara tercela.

Menurut dia, modus suap seperti yang terjadi di Kebumen kemungkinan besar juga terjadi di seluruh Indonesia. Lembaga Antikorupsi akan memberikan perhatian besar di tiap wilayah agar modus yang sama tak terulang.

Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengatakan, pihak swasta seharusnya tak memberikan janji serta mengiming-imingi pejabat publik terkait proyek pemerintah. Laode tak akan membiarkan kongkaling pengusaha dengan pejabat yang ingin menggerus uang rakyat.

"Kami banyak dapat laporan dari daerah. Daerah wajib dapat perhatian kerena jumlahya banyak," jelas Syarif.

Terkait kasus di Kebumen, Syarif memaparkan bagaimana modus dana proyek dinas pendidikaan ingin digerus. Pada APBD Perubahan 2016, Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi dana Rp4,8 miliar.

"Gambaran kecil dari Rp4,8 miliar itu dipecah jadi beberapa proyek. Tiap pecahan ada fee ke legislatif dan legislatif. Tolong hentikan ini. Masing-masing cabang dapat sehingga kualitas proyek jadi kecil," papar dia.

Sebelumnya, KPK menangkap Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen Yudhy Tri H. di rumah seorang pengusaha di Kebumen, Sabtu, 15 Oktober kemarin. Dari tangannya, penyidik menyita Rp70 juta.

KPK kemudian menangkap Pegawai Negeri Sipil Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen Sigit Widodo dari kantornya. Penyidik KPK lalu menyebar ke lokasi lain di Kebumen.

Empat orang kemudian diamankan penyidik. Mereka adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, Anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Hartono, serta Salim, pegawai PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group.

Yudhy, Sigit, Adi, Dian, Hartono, dan Salim kemudian dibawa penyidik menuju Gedung KPK di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan intensif, KPK menetapkan Yudhy dan Sigit sebagai tersangka sedangkan empat orang lainnya masih berstatus sebagai saksi.

Keduanya diduga menerima suap terkait ijon proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen. Pada APBD Perubahan 2016, Dinas Pendidikan mendapatkan Rp4,8 miliar untuk pengadaan buku, alat peraga, serta teknologi informasi dan komputer.

Namun kemudian, ada kesepakatan antara tersangka dengan pengusaha dari Jakarta untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan. Tersangka dijanjikan fee 20 persen dari Rp4,8 miliar dana di Dinas Pendidikan bila proyek teralisasi. Namun akhinrya, pengusaha sepakat memberikan Rp750 juta kepada tersangka.

Yudhy dan Sigit pun kena jerat hukum. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

KPK kini juga memburu Direktur Utama PT OSMA Group Hartoyo. Dia diduga memerintahkan Salim, bawahannya yang menjalankan anak usaha OSMA Group di Kebumen, buat menyuap pihak terkait proyek di Dinas Pendidikan.

"Harap beliau secepatnya melaporkan diri ke KPK, datang ke KPK. Sekarang beliau dicari kerjasama dengan Polri, lebih baik beliau serahkan diri ke KPK atau ke kantor polisi terdekat," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif.


(OJE)

Anies Baswedan Dukung Anti Kekerasan Perempuan

Anies Baswedan Dukung Anti Kekerasan Perempuan

2 hours Ago

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara deklarasi …

BERITA LAINNYA