Ketua Komisi V DPR Akui Adanya Rapat Setengah Kamar

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 21 Sep 2016 18:45 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Ketua Komisi V DPR Akui Adanya Rapat Setengah Kamar
Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Fary Djemy Francis usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta -- ANT/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengakui ada rapat setengah kamar atau rapat tertutup antara ketua kelompok fraksi (Kapoksi), pimpinan Komisi V DPR, dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rapat tersebut untuk menentukan fee atau kompensasi yang akan diperoleh setiap anggota dalam memuluskan proyek program aspirasi di Maluku.

"Iya (ada rapatnya). Sudah disampaikan ke penyidik, tanya Taufan Tiro saja," kata Fary usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2016).

Namun, Fary berkilah saat ditanya ada bagi-bagi uang dalam rapat tersebut. "Tanya di sana (KPK), sudah disampaikan ya," jawabnya singkat.

Fary juga membantah kabar ada pembahasan rutin program aspirasi antara Komisi V DPR dan Kementerian PUPR. "Enggak ada," ucapnya.

Sebelumnya, sebanyak 54 anggota Komisi V DPR mengusulkan program aspirasi di 11 wilayah Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR. Program aspirasi ini rutin dilakukan antara Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR. Hal itu diungkapkan mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


Terdakwa kasus dugaan suap proyek Jalan Trans Seram Kementerian PUPR di Maluku, Damayanti Wisnu Putranti, seusai menjalani sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/9/2016) -- ANT/Sigid Kurniawan

Dalam kasus ini, Damayanti didakwa menerima suap sebesar Rp8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Pemberian uang tersebut agar Damayanti mengusulkan kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu, dan menggerakkan agar politikus Partai Golkar Budi Supriyanto mengusulkan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu di Maluku.

(Baca: Damayanti Dituntut Enam Tahun Bui)

Damayanti pun mengibaratkan program aspirasi ini seperti ban berjalan. Sebab, sudah ada kesepakatan antara pimpinan Komisi V DPR dan pejabat di Kementerian PUPR.

Damayanti menjelaskan, pembagian program aspirasi anggota komisi ditentukan oleh Kapoksi. Kapoksi juga bertugas memutuskan apakah jatah aspirasi itu disetujui atau tidak.

"Waktu saya di Komisi V, teman-teman incumbent bilang begitu," jelas Damayanti.

(Baca: Pimpinan Hingga Anggota Komisi V Usulkan Program Aspirasi di Maluku)

Setelah program diusulkan, kata Damayanti, Kapoksi bersama pimpinan Komisi V DPR dan pejabat Kementerian PUPR mengadakan rapat tertutup atau yang dikenal sebagai rapat setengah kamar. Kemudian, ditentukan fee atau kompensasi yang akan diperoleh setiap anggota.

Berdasarkan kesepakatan antara pimpinan Komisi V DPR dan Kementerian PUPR, jatah aspirasi proyek di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga untuk anggota Komisi V DPR sebesar Rp2,8 triliun. Setiap anggota memiliki jatah aspirasi Rp50 miliar, Kapoksi memiliki jatah Rp100 miliar, sementara pimpinan Komisi mendapat jatah hingga Rp450 miliar.


(NIN)

Pilgub DKI Dinilai Rawan Penyalahgunaan Isu SARA

Pilgub DKI Dinilai Rawan Penyalahgunaan Isu SARA

22 minutes Ago

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai Pilgub DKI rawan terjadi penyala…

BERITA LAINNYA
Video /