Kejagung Minta Fatwa Grasi soal Eksekusi Terpidana Mati

Ilham wibowo    •    Jumat, 18 Aug 2017 16:55 WIB
eksekusi mati
Kejagung Minta Fatwa Grasi soal Eksekusi Terpidana Mati
Kejaksaan Agung M. Prasetyo. MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung akan mengajukan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) terkait kepastian batasan grasi bagi terpidana mati. Batasan grasi dinilai sebagai pengganjal pelaksanaan eksekusi.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, terpidana mati sulit dieksekusi apabila permohonan grasinya belum terpenuhi. Kondisi ini, kemudian dimanfaatkan terpidana mati untuk mengulur-ulur waktu. Sebab, saat ini tidak ada batasan waktu bagi pengajuan grasi tersebut.

"Saya sudah minta Jampidsus dan Jampidum untuk membuat fatwa kepada MA, biar ada kepastian. Kalau enggak gantung terus," kata Prasetyo di kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat 18 Agustus 2017.

Selain molornya eksekusi terpidana mati, tidak ada kepastian permohonan grasi juga membuka peluang terpidana tetap melakukan kejahatan. Terpidana kasus narkoba, kata Prasetyo, ada yang kedapatan bisa mengoperasikan bisnis haram itu dari jeruji besi.

"Kasus narkoba kan cenderung mereka masih tetep melakukan praktik pengendali dari balik penjara. Ini kita tidak mau, makanya nanti Kita akan buat surat ke MA maupun Mahkamah Konstitusi untuk meminta fatwa," ujarnya.

Menurut Prasetyo, kepastian pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati menjadi penting. Sebab, Presiden Joko Widodo bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk mengampuni atau tidak. Sehingga, jaksa bisa memberikan keputusan eksekusi.

"Justru pidana mati itu harus ditunggu betul (permohonan grasi). Kalau dia sudah ditembak mati kemudian grasinya turun gimana, salah juga nanti jaksanya," ujarnya.

Ia menambahkan, "Ketika Presiden memberikan ampun ya tentunya akan kita ikuti, kalau tidak ya itulah keputusannya. Sekarang persoalannya dengan grasi mereka (bisa) meminta waktu lagi seenaknya saja."

Ketidakpastian batasan grasi ini mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi (UU Grasi) menyebutkan batasan waktu pengajuan grasi itu selama satu tahun.

Namun, MK membatalkan aturan tersebut. MK dalam putusannya menyatakan, jangka waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).


(MBM)

Kubu Novanto Ajukan Saksi Meringankan

Kubu Novanto Ajukan Saksi Meringankan

3 hours Ago

Langkah tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 65 KUHAP terkait dengan pemanggilan saksi meri…

BERITA LAINNYA