Pengacara Menilai Kasus First Travel Masuk Perdata

Arga sumantri    •    Sabtu, 12 Aug 2017 11:11 WIB
kemelut first travel
Pengacara Menilai Kasus First Travel Masuk Perdata
Calon jemaah umrah mendatangi kantor pengelola biro jasa umrah First Travel di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Jumat (11/8). ANT/Indrianto Eko.

Metrotvnews.com, Jakarta: Biro perjalanan umrah First Travel bersikukuh perkara yang mereka hadapi belum masuk ranah pidana. Pengacara First Travel Eggy Sudjana menegaskan, kasus yang ditanganinya masuk ranah perdata.

Eggy menilai, unsur penipuan dan penggelapan yang dituduhkan terhadap kliennya belum terpenuhi menurut hukum.

"Saya berpendapat, ini belum masuk ranah pidana. Ini masuk perdata," kata Eggy dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 12 Agustus 2017.

Eggy juga berpegang pada pertemuan dengan Kementerian Agama, Polisi, dan Otoritas Hasa Keuangan (OJK) yang dilakukan dua minggu sebelum izin First Travel dicabut. Ia mengatakan, saat itu ada kesepakatan kalau First Travel bakal diberi kesempatan untuk memberangkatkan calon jemaah yang tertunda.

"Dalam kurun waktu November-Desember. Masing-masing 5000-7000 jemaah per bulannya," lanjut Eggy.

Selain itu, ada juga kesepakatan kalau First Travel diberikan peluang untuk membayarkan uang jemaah yang meminta pengembalian. Waktu pengembalian uang pun disepakati antara 30 sampai 90 hari kerja.

"Jatuhnya sampai Desember nanti, kalau poin ini tidak dilaksanakan baru dipidanakan," tegas Eggy.


(DRI)