Rudy Erawan Minta Bantuan Politikus PDIP Muluskan Pencalonan Amran

Damar Iradat    •    Rabu, 06 Jun 2018 19:12 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Rudy Erawan Minta Bantuan Politikus PDIP Muluskan Pencalonan Amran
Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan - ANT/Reno Esnir.

Jakarta: Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan diduga berkolusi untuk memenangkan Amran HI Mustary sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Kolusi itu ia lakukan lewat Fraksi PDIP di DPR. 

Jaksa pada KPK Iskandar Marwanto mengatakan, awalnya pada 2015, Rudy dan Amran bertemu di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Amran meminta Rudy membantu pencalonannya sebagai kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Amran kemudian berjanji bakal mengusahakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masuk ke wilayah Halmahera Timur. Amran juga menjanjikan Rudy uang sebagai imbalan. 

"Terdakwa Rudy Erawan bersedia membantu dan menyampaikan, 'Nanti ada pendekatan dengan orang yang punya akses ke dalam'," kata Jaksa Iskandar saat membackan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Juni 2018.

Rudy yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara itu lantas menemui Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Huwae. Ia kemudian meminta Edwin untuk membantu pencalonan Amran sebagai Kepala BPJN.

(Baca juga: Jual Beli Jabatan, Bupati nonaktif Halmahera Timur Disuap Rp6,3 Miliar)

Rudy kemudian kembali bertemu dengan Amran. Ia menyampaikan jika usulan pencalonan tersebut bakal diserahkan ke DPP PDIP melalui fraksi PDIP di DPR.

"Terdakwa juga menyarankan Amran untuk bertemu dengan Bambang Wuryanto selaku anggota DPR RI," lanjut Jaksa.
 
Sekitar akhir Mei 2015, Rudy kemudian menemui Bambang di ruang Fraksi PDIP DPR RI. Dalam pertemuan itu, Rudy menyerahkan curriculim vitae (CV) milik Amran.

Bambang lalu menyerahkan CV Amran kepada Anggota Fraksi PDIP di Komisi V, Damayanti Wisnu Putranti. Ia meminta agar Damayanti mengusulkan pencalonan Amran kepada Kementerian PUPR.

Damayanti menyanggupi permintaan Bambang dan menyampaikan usulan itu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono dan Direktur Jenderal Bina Marga Hedyanto W Husaini.

"Atas bantuan Rudy, pada akhirnya Amran dilantik sebagai Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara. Sebagai kompensasi, Amran mengumpulkan uang dari para kontraktor untuk diberikan kepada Rudy," tandas jaksa.

Rudy Erawan didakwa menerima suap Rp6,3 miliar. Uang itu diberikan oleh Amran HI Mustary agar Rudy memuluskan Amran menjadi Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara.

Atas perbuatannya, Rudy didakwa melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 dana Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 
 


(REN)