KPK Tak Perlu Izin Pengadilan Sita Harta Tersangka

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 12 Oct 2017 07:32 WIB
kpk
KPK Tak Perlu Izin Pengadilan Sita Harta Tersangka
Plt Unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK (Labuksi) Irene Putri. MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menyita benda bergerak atau tidak bergerak yang berkaitan dengan perkara korupsi. KPK bahkan tidak perlu meminta izin dari pengadilan untuk menyita benda-benda tersebut.

"KPK tidak perlu izin (dari pengadilan) untuk menyita (barang) termasuk sita eksekusi uang pengganti," kata Plt Unit Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK (Labuksi) Irene Putri dalam diskusi bertajuk 'Barang Sitaan dan Barang Rampasan' di gedung KPK, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Irene menjelaskan, penyitaan tanpa izin dari pengadilan tertuang dalam Undang-undang (UU) KPK No 30 tahun 2002 pasal 47. Di mana pasal itu menyatakan, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

"Sitaan belum hak negara, tapi baru upaya paksa penyidik untuk melakukan penyitaan atas semua dilimpahkan ke penuntut umum dan dikaji apakah barang-barang itu relevan untuk pembuktian atau tidak termasuk penyitaan yang diduga tindak pidana maka penuntut umum akan melakukan review apakah merupakan hasil tindak pidana atau tidak, belum ada implikasi itu rampasan negara," ujar dia.

Tak hanya menyita, menurut Irene KPK juga berwenang melelang barang sitaan tersebut. Hanya saja tidak semua barang bisa dilelang. Ada beberapa jenis barang yang dapat dilelang misalnya hewan dan mobil.

"Dapat dilakukan (lelang, sesuai) pasal 45 KUHAP menyatakan itu tapi terbatas untuk barang mudah rusak, sulit perawatannya sehingga bisa dilelang lebih dulu," ucap Irene.

Kendati begitu, Irene menegaskan jika penyitaan dan lelang itu harus seizin tersangka atau terdakwa. "Mekanismenya, sedapat mungkin dengan persetujuan terdakwa," ungkapnya.

Irene mengungkapkan, KPK sebelumnya pernah melakukan lelang pada barang sitaan milik mantan Bupati Subang Ojang Sohandi. Sapi milik Ojang dilelang berdasarkan pertimbangan biaya dan proses perawatannya.

"Apakah KPK melakukan lelang barang sitaan? Ojang Sohadi melakukan lelang barang berupa sapi," pungkasnya.


(DRI)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

1 hour Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA