KPK Cabut 2.595 IUP Perusahaan Tambang

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 07 Dec 2017 01:53 WIB
kpk
KPK Cabut 2.595 IUP Perusahaan Tambang
Ilustrasi KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencabut sekitar 2.595 Izin Usaha Pertambangan (IUP) non-clear and clean (CnC) milik sejumlah perusahaan yang tersebar di 32 Provinsi di tanah air. Pencabutan IUP itu sebagai bentuk keseriusan lembaga Antikorupsi dalam koordinasi dan supervisi di sektor Mineral dan Batu Bara.

"Kita ingin permasalahan IUP ini segera selesai karena sudah dibahas dan saya yakin progresnya sudah baik," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 6 Desember 2017.

Pahala mengatakan, dari rapat terakhir dengan sejumlah institusi ada banyak administrasi rekomendasi yang harus diselesaikan. Pihaknya akan mendatangi sejumlah provinsi untuk menindaklanjuti rekomendasi IUP yang terlambat sejak 31 Januari 2017 lalu.

"Jadi kita harus datang ke masing-masing provinsi, berapa yang masih berkewajiban," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono menekankan agar Gubernur tidak takut mencabut IUP setiap perusahaan yang bermasalah.

Gatot juga akan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menginstruksikan para kepala daerah agar bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan 'nakal'.

"Permasalahannya Pemprov tidak mencabut karena ini katanya (IUP) terbitan bupati, tapi kan kewenangan sudah dipindahkan ke provinsi," kata Gatot.

Sedangkan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris menyatakan pada rapat terakhit yang digelar di Padang, Sumatera Barat, semua pihak terkait sepakat untuk tidak saling melempar tanggungjawab terkait pencabutan IUP tersebut.

"Bahwa tidak boleh lagi ada lempar-lemparan, bupati ke gubernur, gubernur ke bupati, jadi jangan dilempar ke Ditjen Minerba," tegas Freddy.

Freddy justru mempertanyakan kepala daerah yang tidak berani mencabut IUP perusahaan bermasalah. "Kalau gubernur tidak berani mencabut, ini perlu dipertanyakan, ada apa sebenarnya. Bahwa ada risiko, semuanya punya risiko," pungkas Freddy.

Hari ini, KPK bersama sejumlah stakeholder di antaranya Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rapat koordinasi digelar dalam rangka tindak lanjut penyelesaian penataan IUP.


(CIT)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

Opsi: Setnov Bicaralah! (2)

14 minutes Ago

Peradilan Setya Novanto ibarat drama hukum. Persidangan sempat diwarnai aksi bisu Setnov. Duduk…

BERITA LAINNYA