KPK Periksa Ketua DPRD Lampung Tengah

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 26 Feb 2018 11:06 WIB
Suap Bupati Mustafa
KPK Periksa Ketua DPRD Lampung Tengah
Juru Bicara KPK Febri Diansyah--Antara/Reno Esnir

Jakarta: Ketua DPRD Lampung Tengah Achmad Junaidi Sunardi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018 yang menjerat Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNT).

"‎Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.

Selain Junaidi, penyidik juga memanggil dua Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah yakni Riagus Ria dan Joni Hardito, serta satu orang anggota ‎DPRD Lampung Tengah Raden Zugiri. Ketiga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

"Ketiganya juga akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk melengkapi berkas JNS," kata Febri.

Baca: Keju jadi Kode Uang Suap Pinjaman Daerah Lampung Tengah

 
KPK lebih dulu menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.



Sehari setelahnya, KPK kembali menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka dalam kasus ini. Mustafa diduga secara bersama-sama memberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(YDH)