Komisi IX Minta Jaminan Obat dan Makanan Dievaluasi

Ilham wibowo    •    Jumat, 02 Feb 2018 17:10 WIB
izin edar obat
Komisi IX Minta Jaminan Obat dan Makanan Dievaluasi
Ilustrasi: Obat. Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Komisi IX DPR berencana memanggil pemerintah maupun produsen obat setelah muncul temuan produk mengandung DNA babi di masyarakat. Evaluasi bakal dilakukan untuk memberi jaminan kesehatan dan kehalalan produk tersebut.

"Saat ini Komisi IX DPR RI telah membentuk Panja (Panitia Kerja) Pengawasan Obat dan Makanan, DPR RI akan memanggil semua pihak yang terkait untuk merumuskan tindakan komprehensif agar keamanan produk konsumsi masyarakat terjamin," kata Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati kepada Medcom.id, Jumat, 2 Januari 2018. 

Menurut dia, audit berkala atas produk bahan obat, obat, dan bahan makanan maupun minuman perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman. 

Ia menyayangkan temuan kandungan babi seperti dalam produk Viostin DS dan Enzyplex tablet diketahui setelah izin edar didapatkan. Unsur pelanggaran mesti diusut tuntas lantaran telah merugikan masyarakat luas sebagai konsumen. 

"Dalam hal Viostin DS dan Enzypkex yang belum bersertifikat halal, pemerintah perlu untuk meminta maaf atas beredarnya produk konsumsi tanpa jaminan halal," ungkap Politikus PPP ini. 

Meski demikian, ia memahami kewajiban bersertifikat halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia belum terlaksana sempurna. Undang-undang terkait jaminan produk halal yang baru berlaku setelah lima tahun setelah pengesahan diminta tak dijadikan alasan untuk negara mayoritas beragama muslim. 

"Dalam mengisi kekosongan hukum pemerintah diharapkan melakukan koordinasi antarlembaga untuk melindungi konsumsi masyarakat atas produk tidak halal," kata dia. 


(OGI)