Sekda Dumai Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan di Bengkalis

Damar Iradat    •    Jumat, 11 Aug 2017 22:01 WIB
korupsi
Sekda Dumai Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalan di Bengkalis
Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI/Rommy Pujianto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhamad Nasir sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Bengkalis untuk tahun anggaran 2013-2015. Selain Nasir, KPK juga menetapkan Dirut PT Mawatindo Road Constructin, Hobby Siregar sebagai tersangka.

"Sejalan dengan peningkatan penanganan perkara tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka, yaitu MNS (M. Nasir) dan HOS (Hobby Siregar)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Agustus 2017.

Febri mengatakan, keduanya diduga tersangkut kasus korupsi dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis. Kerugian negara yang diakibatkan keduanya diduga mencapai Rp80 miliar. Saat proyek ini berjalan, Nasir menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

Dalam pengembangan penyidikan, selama tiga hari, sejak Senin hingga Rabu kemarin, penyidik KPK telah menggeledah di tiga daerah, yakni di Pekanbaru, Bengkalis, serta Dumai dan Pulau Rupat. Penggeledahan di Pekanbaru dilakukan di rumah mantan Bupati Bengkalis Herlyan Saleh dan kediaman tersangka M. Nasir pada Senin, 7 Agustus 2017.

Sementara, di Kabupaten Bengkulu, lokasi yang digeledah antara lain Kantor Dinas PU, Kantor Pemda, Kantor LPSE, dan rumah milik seorang saksi. Sedangkan penggeledahan di Kota Dumai di rumah seorang saksi yang merupakan subkon proyek jalan serta di rumah dinas Sekda Dumai, serta di Pulau Rupat penggeledahan dilakukan di kantor PT Mawatindo Road Construction dan kantor saksi yang juga berperan sebagai subkon.

Dari hasil penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti berupa telepon genggam masing-masing pejabat, hardisk, dan dua unit sepeda motor dari PT Mawatindo.

KPK juga melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri untuk kedua tersangka selama 6 bulan ke depan. "Pencegahan dilakukan sejak 21 Juli 2017," tegas Febri.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(DEN)