KPK Pertimbangkan Banding Putusan Pejabat Bakamla

Damar Iradat    •    Selasa, 18 Jul 2017 11:59 WIB
suap di bakamla
KPK Pertimbangkan Banding Putusan Pejabat Bakamla
Terdakwa kasus suap pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi. Foto: MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bisa menanggapi soal putusan majelis hakim kepada Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi. Eko divonis 4 tahun 3 bulan penjara oleh majelis hakim, kemarin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tentu akan berpikir soal upaya banding sesuai batas waktu yang diatur dalam undang-undang. KPK juga akan mencermati fakta persidangan yang ada terlebih dahulu.

"Karena, selain perkara yang masuk ke persidangan, ada kasus di penyidikan yang sedang kita proses," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin, 17 Juli 2017 kemarin.

KPK juga akan melihat lebih jauh terkait kebutuhan dan perkembangan informasi yang bisa mengarah pengembangan perkara ke pihak lain. Intinya, KPK menghormati putusan hakim.

Terkait permintaan Eko agar Ali Fahmi Habsyi segera ditetapkan sebagai tersangka, KPK akan mempertimbangkan terlebih dulu. Pasalnya, KPK tentu tidak bisa serampangan menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Kami hanya bekerja berdasarkan bukti, kita akan analisis lewat fakta-fakta persidangan," tegasnya.

Baca: Pejabat Bakamla Minta KPK Tangkap Ali Fahmi

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonis Eko 4 tahun 3 bulan penjara. Eko juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta dan subsider dua bulan kurungan. Vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Jaksa sebelumnya menuntut agar Eko dihukum lima tahun penjara.

Eko Susilo Hadi tak akan mengajukan banding atas vonis majelis hakim. Eko divonis bersalah dalam kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring Bakamla.

"Akan saya Jalani. Semoga ini menjadi pelajaran buat saya supaya ke depannya lebih baik lagi," kata Eko usai sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.




(UWA)