Menhub Bakal Tegas Beri Sanksi Jajarannya yang Terbukti Pungli

Nur Azizah    •    Minggu, 19 Mar 2017 06:00 WIB
pungli
Menhub Bakal Tegas Beri Sanksi Jajarannya yang Terbukti Pungli
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan). (Foto: Antara/M Agung Rajasa).

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi geram praktik pungutan liar (pungli) masih saja terjadi di lingkungan kementeriannya. Kemarin, Tim Saber Pungli Polda Kalimantan Timur baru saja membongkar pungli liar di terminal peti kemas (TPK), Pelaran, Samarinda, Kalimatan Timur.

"Kami sangat kecewa, karena ini menunjukkan masih adanya praktik pungutan liar di pelabuhan. Presiden sebelumnya sudah mengingatkan agar tidak ada lagi kasus seperti ini, karena ini sangat memalukan," terang Budi seperti yang dilansir dari Antara, Jakarta, Minggu 19 Maret 2017.

Budi bakal melakukan perbaikan di jajaran kementeriannya. Ia tak ingin paktik pungli terus terulang. Mantan Dirut Angkasa Pura II ini berjanji akan memberikan sanksi tegas bagi oknum yang terlibat.

"Kami akan melakukan perbaikan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi dan kami akan mendukung kepolisian agar dapat mengungkap praktik pungutan liar tersebut secara tuntas," tuturnya.

Di waktu yang sama, Budi mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil mengungkap praktik kotor itu. Setelah praktik pungli terungkap, Budi langsung terbang ke lokasi kejadian.

Ia tiba di  Bandara Temindung Samarinda pada Sabtu sekitar pukul 16. 00 WITA. Dia pun langsung menuju Markas Brimob Polda Kaltim di Samarinda Seberang, untuk melihat barang.

Pada pengungkapan tersebut, tim gabungan yang juga dikawal personel Brimob Polda Kaltim menyita uang Rp6,1 miliar, dua unit CPU serta sejumlah dokumen.

Tim Bareskrim dan Polda Kaltim juga sempat mengamankan 15 orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin mengatakan, pengungkapan dugaan praktik pungutan liar itu berdasarkan laporan masyarakat ke Bareskrim Polri.

"Laporan yang masuk ke Bareskrim dan Polda Kaltim menyebutkan bahwa, biaya yang dikeluarkan pengguna jasa cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan di Surabaya, Jawa Timur, biaya untuk satu kontainer hanya Rp10 ribu, sementara di sini (Samarinda) untuk kontainer 20 feet dikenakan tarif Rp180 ribu dan yang 40 feet sebesar Rp350 ribu. Jadi, selisihnya lebih dari 180 persen," terangnya.

Safaruddin menuturkan, pelaku melakukan tindakan kriminal dengan cara menipu. Pelaku menyebut bahwa tingginya biaya per kontainer akibat koperasi yang menerapkan tarif tenaga kerja bongkar muat (TKPM) tinggi.

"Padahal, di Pelabuhan Peti Kemas Palaran itu sudah menggunakan mesin atau crane tetapi mereka meminta bayaran namun tidak melakukan kegiatan buruh," jelas Safaruddin.
 


(HUS)

3 <i>'Cluster'</i> Besar Pemain Korupsi KTP-el

3 'Cluster' Besar Pemain Korupsi KTP-el

1 hour Ago

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membagi pihak yang terseret kasus…

BERITA LAINNYA