Ipar Presiden Bantah Terima Fulus Rp1,5 Miliar

Erandhi Hutomo Saputra    •    Selasa, 21 Mar 2017 04:32 WIB
kasus korupsi
Ipar Presiden Bantah Terima Fulus Rp1,5 Miliar
Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera Arif Budi Sulistyo - MI/Bary Fathahilah

Metrotvnews.com, Jakarta: Adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, mengaku pernah membantu permasalahan pajak Country Director of PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan.

Bantuan diberikan karena Arif telah mengenal Mohan sejak 2008.

Arif ialah Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, perusahaan mebel yang didirikan Jokowi sebelum menjadi Wali Kota Surakarta.

Mohan merupakan terdakwa kasus suap pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno senilai Rp1,99 miliar dari kesepakatan Rp6 miliar.

Arif memberi nomor telepon Handang Soekarno ke Mohan saat mereka minum kopi di siang hari sekitar awal Oktober 2016.

Ketika itu, Arif didampingi Rudi Priambodo.

"Dia (Mohan) cerita 'Sampai hari ini saya tidak bisa ikut tax amnesty karena merasa dihambat'," ujar Arif di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Seusai acara minum kopi, Mohan malah terus meminta tolong ke Arif agar ikut membantu mengurus tax amnesty.

Ia akhirnya meminta Mohan mengirimkan foto semua dokumen yang dibutuhkan via aplikasi Whatsapp yang kemudian diteruskan ke Handang pada 3 Oktober 2016.

"Pak Mohan kirim data ke saya lalu saya teruskan (forward) ke Handang tanpa baca apa isinya. Setelah itu seingat saya (katakan) apa pun keputusan dirjen (pajak) mudah-mudahan yang terbaik buat Pak Mohan," ungkapnya.

Jaksa kemudian membuka percakapan Arif dengan Handang pada 3 Oktober 2016.

Terungkap bahwa saat itu Arif bertanya, 'Belum ada putusan dari Pak Haniv (Kakanwil DJP Jakarta Khusus) ya?' 'Belum belum Pak,' balas Handang.


Misteri koper

Lebih jauh Arif membantah pernah menerima imbalan dari Mohan terkait dengan bantuannya tersebut.

Imbalan yang dimaksud hakim adalah uang Rp1,5 miliar dalam dua koper yang dibawa Mohan ke Surakarta pada November 2016.

"Apakah barangnya (Mohan) juga diturunkan waktu makan?" tanya Hakim Emilia.

"Kami pisah setelah makan, semua barang diturunkan," jawab Arif membantah adanya dua koper yang ditinggal di mobilnya.

Bersaksi di sesi terpisah, Handang mengakui ada kiriman foto melalui Whatsapp Arif yang salah satunya terkait dengan surat tagihan pajak (STP) PT EKP.

Namun, Handang membantah menghubungi Dirjen Pajak Ken Dwijugiastedi untuk penyelesaian pajak Mohan.

Ia pun berkilah menerima uang hanya terkait dengan jasa konsultasi yang ia berikan ke Mohan.

"Yang baru saya lakukan hanya saran dan pendapat mengenai mekanisme pengajuan surat pembatalan STP, lalu soal bukti permulaan, yang saya lakukan hanya sebatas itu," kata Handang menjawab keheranan Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butar-Butar.

Dalam perkara itu, STP Rp78 miliar yang seharusnya dibayar perusahaan Mohan dibatalkan Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv pada November 2016.


(REN)