KPK Selisik Penganggaran DAK Kebumen di Kemenkeu

Juven Martua Sitompul    •    Senin, 04 Feb 2019 23:44 WIB
suap bupati kebumen
KPK Selisik Penganggaran DAK Kebumen di Kemenkeu
Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen. Salah satunya menyelisik proses penganggaran DAK Kabupaten Kebumen yang diajukan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan ke Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu)‎.

Untuk mengungkap detail proses penganggaran itu, hari ini penyidik memeriksa Kasubdit Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Kemenkeu pada 2016, Muhammad Nafi. Dia diperiksa sebagai saksi untuk Taufik.

‎"KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi (Muhammad Nafi) terkait dengan proses penganggaran di Kementerian Keuangan terkait dengan Dana Alokasi Khusus," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 4 Februari 2019.

Penyidik juga memanggil satu saksi lain yaitu tenaga ahli Taufik, Haris Fikri. Namun, Haris tidak hadir dengan alasan sedang dinas ke luar kota.

"Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," pungkasnya.

Baca: Taufik Ungkap Aliran Suap ke PAN

Taufik mengungkap adanya aliran dana suap DAK ke pihak-pihak lain, salah satunya ke koleganya di PAN. Namun, dia menolak merinci nama-nama penerima aliran tersebut.

Dugaan adanya aliran dana suap ke sejumlah pihak diperkuat tuntutan mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad. Dalam surat tuntutan itu, disebutkan pada Juni 2016, Taufik sempat menawarkan Dana Alokasi Khusus Perubahan tahun 2016 untuk jalan sebesar Rp100 miliar kepada Yahya Fuad.

Dengan catatan, anggaran itu tidak gratis. Artinya, harus ada pelicin untuk kolega Taufik. Dalam kasus ini, Taufik diduga menerima suap dari Yahya.

Taufik menerima suap sekitar Rp3,65 miliar dari Yahya terkait pengalokasian DAK untuk Kebumen tersebut. Suap itu diduga bagian fee sebesar 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen yang direncanakan mendapat Rp100 miliar.

Atas perbuatannya, Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(AZF)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA