BPK Disebut tak Menemukan Kerugian Negara di Kasus Korupsi Haji

Damar Iradat    •    Rabu, 11 Jul 2018 15:02 WIB
suryadharma alikorupsi haji
BPK Disebut tak Menemukan Kerugian Negara di Kasus Korupsi Haji
Suryadharma Ali. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut tak menemukan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi dana haji 2010-2013 dan penyelewengan dana operasional menteri (DOM) yang menjerat Suryadharma Ali. Kerugian Rp27,283 miliar dan 17,967 juta riyal (sekitar Rp53,9 miliar) hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebutnya ilegal.
 
Hal itu diungkapkan pengacara Suryadharma Ali, Muhammad Rullyandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018.
 
"Saya katakan ilegal. Karena tidak ada undang-undang yang mengatakan BPKP berwenang menentukan kerugian negara. Padahal BPK tidak menemukan kerugian negara terhadap DOM," ungkap Rullyandi.
 
Selain itu, hasil audit BPK yang tidak menemukan kerugian keuangan negara diperkuat oleh keterangan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Politikus senior Partai Golkar itu pagi tadi bersaksi untuk Suryadharma dalam sidang Peninjauan Kembali (PK).
 
Menurut Rullyandi, keterangan JK justru membuat permasalahan ini semakin jelas. Dalam keterangannya, JK menyebut DOM tidak perlu dipertanggungjawabkan oleh menteri.
 
"Kita mendengar semua bahwa DOM tidak dipertanggungjawabkan. Inilah keleliruan selama ini yang barang kali akan menjadi bahan pertimbagan bagi majelis hakim Mahkamah Agung," kata dia.
 
JK sebelumnya dihadirkan sebagai saksi dalam sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. JK menyebut, penggunaan DOM oleh menteri bersifat fleksibel.
 
"DOM itu fleksibel dan diskresi pada menteri yang bersangkutan, tapi jangan dilupakan kegiatan menteri itu juga ada dalam mendukung tugas dan kewajibannya," kata JK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat
 
Suryadharma Ali sebelumnya diketahui mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA). PK itu ia ajukan setelah usaha bandingnya di Pengadilan Tinggi gagal.
 
Pada pengadilan tingkat pertama, Suryadharma divonis enam tahun penjara. Namun, setelah mengajukan banding di PT, hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara.
 
SDA dinilai terbukti bersalah telah korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013. Dia juga dianggap menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) saat memimpin Kementerian Agama.

Baca: Unsur Kerugian Negara jadi Materi PK Suryadarma Ali

Sementara, hukum denda yang dijatuhkan terhadap SDA tetap sama. Vonis denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp1,8 miliar subsider dua tahun kurungan tak berubah, seperti yang diberikan Pengadilan Tipikor DKI.
 
Tindakan SDA dinilai telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.




(FZN)