Bupati Tulungagung Ditahan di Rutan Polres Jaktim

Juven Martua Sitompul    •    Minggu, 10 Jun 2018 11:12 WIB
ott kpk
Bupati Tulungagung Ditahan di Rutan Polres Jaktim
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati nonaktif Tulungagung Syahri Mulyo (SM) yang sempat lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu. Syahri ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

"Jadi kemudian tadi sore (Sabtu 9 Juni 2018) lepas magrib, yang bersangkutan datang dan sudah diperiksa, kemudian kita tahan 20 hari ke depan di Rutan Polres Jakarta Timur," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Minggu, 10 Juni 2018.

Saut tidak kaget dengan keputusan Syahri menyerahkan diri. Lembaga Antirasuah tak bersikap keras terhadap orang nomor satu di Tulungagung tersebut.

"Seperti yang sudah kita duga sebelumnya, makanya kita enggak terlalu khawatir," ucap dia.

Syahri menyerahkan diri kepada KPK sekitar pukul 21.30 WIB, Sabtu malam, 9 Juni 2018. Dia menyerahkan diri setelah sempat beberapa kali diultimatum KPK segera berhenti dari pelarian dan kooperatif.

Baca: Bupati Tulungagung Menyerahkan Diri

KPK menetapkan Syahri Mulyo sebagai tersangka korupsi proyek peningkatan infrastruktur jalan tahun 2017. KPK juga menetepkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayitno dari pihak swasta sebagai tersangka penerima suap.

Seorang pengusaha Susilo Prabowo ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Ia diduga menyuap Syahri Mulyo melalui Agung Prayitno Rp1 miliar terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung.

Penyerahan fulus merupakan pemberian ketiga, setelah sebelumnya Syahri menerima pemberian pertama Rp500 juta dan pemberian kedua Rp1 miliar. Susilo Prabowo merupakan salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018.

Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Susilo Prabowo disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.


(OJE)