Perhatian Pemerintah terhadap Perampasan Aset Koruptor Dinilai Minim

Arga sumantri    •    Minggu, 14 Jan 2018 16:52 WIB
kasus korupsiaset negara
Perhatian Pemerintah terhadap Perampasan Aset Koruptor Dinilai Minim
Ilustrasi: Uang. Foto: MTVN/Mohammad Rizal.

Jakarta: Pemerintah maupun penegak hukum dinilai kurang serius terhadap pemulihan aset negara dari pelaku tindak pidana, utamanya korupsi. Padahal, aset dari koruptor bisa menjadi pendapatan besar bagi negara di luar hasil retribusi pajak. 

Direktur Eksekutif Lembaga Kemitraan Monica Tanuhandaru menyebut isu pemulihan aset negara ini seolah tenggelam di era pemerintahan Joko Widodo. Presiden dinilai belum menjadi inisiator keseriusan negara dalam pemulihan aset negara. 

"Butuh kepemimpinan negara ini, dalam hal ini Presiden untuk menunjukkan komitmennya mau mengerjakan pemulihan dan perampasan aset negara," kata Monica dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Januari 2018.

Praktisi hukum pemulihan aset Paku Utama menyebut faktor lain yang membuat pemulihan aset terlantar karena paradigma penegak hukum yang terlalu fokus pada orang atau pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kata Paku, belum tegas posisinya dalam hal pemulihan aset negara. 

Baca: KPK Lelang Dua Aset Koruptor Simulator SIM

Paku mencontohkan Pasal 1 KUHAP yang merinci penyidikan sebatas mencari pelaku. Merujuk bunyinya, penyidikan dalam KUHAP berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

"Paradigma aparat hukum masih fokus mencari orang. Yang harus kita ubah, mencari asetnya juga. Khususnya di kasus korupsi," ungkap Paku. 

Paradigma KUHAP terkait penanganan perkara korupsi ini, kata Paku, harus segera diubah. Terlebih, selama ini koruptor kerap berusaha memutus rantai dengan aset-aset yang mereka punya hasil korupsi. "Sehingga pemulihan atau pengembalian aset menjadi sangat penting," ujar dia. 




(OGI)