KPK Periksa Syafruddin dan Artalyta Suryani

Damar Iradat    •    Selasa, 05 Sep 2017 11:06 WIB
kasus blbiblbi
KPK Periksa Syafruddin dan Artalyta Suryani
Artalyta Suryani usai membacakan pledoi atas tuntutan Jaksa Penutut Umum (JPU) di pengadilan Tindak Pidana korupsi, Jakarta, Selasa (14/7/2008). Foto: MI/M. Irfan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Syafruddin Arsjad Temenggung. Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu diperiksa dengan kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa 5 September 2017.

Pemeriksaan ini merupakan yang pertama kalinya setelah Syafrudin ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga sempat berupaya melawan KPK melalui proses praperadilan. Namun, upaya Syafruddin gagal. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukannya.

Selain memeriksa Syafruddin, KPK juga memanggil Artalyta Suryani atau Ayin. "Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung)," kata Febri.

Ayin diduga dekat dengan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim. Sjamsul merupakan salah satu obligor yang mendapatkan SKL, padahal dia masih berutang Rp3,7 triliun.

Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berkongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham BDNI Sjamsul Nursalim.

Baca: Penolakan Praperadilan Tersangka BLBI Kuatkan Penyidikan KPK

BDNI adalah salah satu bank yang sempat terganggu likuiditasnya. BDNI mendapat gelontoran dana pinjaman dari BI senilai Rp27,4 triliun dan mendapat SKL pada April 2004.

Perubahan litigasi pada kewajiban BDNI dilakukan lewat rekstruturisasi aset Rp4,8 triliun dari PT Dipasena yang dipimpin Artalyta Suryani dan suami. Namun, hasil restrukturisasi hanya didapat Rp1,1 triliun dari piutang ke petani tambak PT Dipasena. Sedangkan Rp3,7 triliun yang merupakan utang tal dibahas dalam proses resutrukturisasi. Sehingga, ada kewajiban BDNI sebagai obligor yang belum ditagih.

Kebijakan penerbitan SKL BLBI untuk BDNI ini dinilai telah merugikan negara sebesar Rp3,7 triliun. Syafruddin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(UWA)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

4 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA