Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Pembelian Heli AW-101

Damar Iradat    •    Jumat, 16 Jun 2017 22:12 WIB
kasus korupsi
Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Pembelian Heli AW-101
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/6). Foto: MI/ ROMMY PUJIANTO.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang tersangka dari pihak sipil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW) 101.

"KPK menetapkan tersangka Irfan Kurnia Saleh selaku direktur PT DJM (Diratama Jaya Mandiri)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Mei 2017.

Irfan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlebih dulu melakukan komitmen dengan pihak Agusta Westland dan menggelembungkan harga helikopter. Selain itu, Irfan juga diduga kuat sebagai pihak yang mengatur lelang proyek di TNI AU agar perusahaannya, Diratama Jaya Mandiri menang lelang tender.

Basaria melanjutkan, Irfan telah meneken kontrak dengan pihak Agusta Westland pada 20 Oktober 2015 dengan nilai kontrak mencapai Rp514 miliar. Kemudian, pada Juli 2016, PT DJM ditunjuk sebagai pemenang lelang dan membuat kontrak dengan TNI AU dengan nilai kontrak Rp378 miliar.

"Kalau dihitung kerugian negara Rp224 miliar," tegas Basaria.

Atas perbuatannya, Irfan disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain penetapan tersangka dari pihak sipil, satu orang dari unsur TNI juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kesempatan yang sama, Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko menyebut, ini merupakan tersangka keempat dari pihak TNI.

"Hari ini kami sampaikan satu orang tersangka dari TNI AU Kolonel Kal FTS SE yang perannya sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan," kata Dodik.

Kendati begitu, penetapan tersangka ini disebut masih sementara. Pasalnya, penyidikan di lingkungan TNI masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini.

Sebelumnya, tiga orang dari pihak TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Marsekal Muda FA sebagai Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa; Letkol WW sebagai pemegang kas; dan Pelda SS sebagai staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu.

Pembelian Helikopter AW 101 menjadi polemik. Presiden Joko Widodo sempat menolak pembeliaan heli untuk VVIP ini pada Desember 2015. Agus Supriatna yang saat itu menjabat sebagai kepala staf TNI AU menyebut pembelian helikopter tetap dilakukan sesuai kebutuhan. Dia bilang pesawat digunakan untuk mengangkut pasukan dan SAR tempur.

Belakangan, Panglima TNI Gatot Nurmantyo membatalkan pembelian itu. Dia pun sudah berkirim surat pembatalan ke pihak kontraktor.


(DEN)