Pemerintah Diminta tak Gegabah Tetapkan MMI Organisasi Terlarang

Whisnu Mardiansyah    •    Jumat, 16 Jun 2017 14:06 WIB
terorisme
Pemerintah Diminta tak Gegabah Tetapkan MMI Organisasi Terlarang
Ilustrasi--MUDZAKARAH MMI. Pimpinan tertinggi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ustadz Abu Bakar Ba'asyir membuka mudzakarah MMI di Yogyakarta, Sabtu (24/6)--Antara/Juli Nugroho

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat merilis organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai daftar kelompok teroris. Pemerintah diminta tak gegabah melarang organisasi yang didirikan Abu Bakar Ba'asyir itu.

"Perlu dikaji ulang itu, Pemerintah AS sering mengeneralisir orang yang dianggap radikal masuk kedalam teroris," kata Pengamat Terorisme Ali Fauzi saat dihubungi Metrotvnews.com, Jumat 16 Juni 2017.

Baca: AS Tetapkan Majelis Mujahidin Indonesia dalam Daftar Teroris

Ali menolak keras jika MMI berafiliasi dengan kelompok teroris, salah satunya ISIS. Ia justru menegaskan jika MMI adalah organisasi pertama yang menyatakan menetang kemunculan ISIS.

"MMI salah satu organisasi yang orang belum bicara tentang ISIS, MMI sudah bicara ISIS itu sesat. bagaiamana diidentikan sebagai kelompok teror ini kan lucu," ucap mantan kombatan ini.

Jika mengikuti langkah Pemrintah AS, Indonesia bakal blunder dengan ikut menetapkan MMI sebagai organisasi teroris. Cap radikal oleh pemerintah AS sangat subjektif terhadap organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

"Jangan kemudian menambah musuh. Lebih baik kemudian pemerintah merangkul apa orang-orang yang potensi radikal," ujarnya.

Yang harus dilakukan pemerintah bisa memanfaatkan MMI untuk mengkampanyekan kepada masyarakat bahaya ISIS dan kampanye anti-ISIS. Pasalnya, organisasi ini pun sudah lama menentangnya.

"Jangan kemudian memerangi MMI itu kan nanti akan melebarkan musuh dan menebarkan kebencian-kebencian," pungkasnya.


(YDH)

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

Pakar Nilai Sidang KTP-el Setya Novanto Sudah Seharusnya Dilanjutkan

24 minutes Ago

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai proses praperadilan Setya Novanto seharusnya gugur…

BERITA LAINNYA