Politikus Hanura Jenguk Terdakwa Korupsi di Luar Jam Besuk

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 13 Sep 2017 16:16 WIB
suap proyek di kemenpu-pera
Politikus Hanura Jenguk Terdakwa Korupsi di Luar Jam Besuk
Anggota Komisi V DPR Fraksi Hanura Fauzi H Amro. Foto: MTVN/Lukman Diah Sari

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Fauzih H. Amro, mengakui bertemu dengan terdakwa korupsi suap di Kementerian PUPR Musa Zainuddin. Pertemuan dilakukan di luar jam besuk. 

Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menanyakan pertemuan Fauzih dengan Musa. Mendapat pertanyaan itu, anggota Komisi V DPR itu sempat berkelit. Ia menyebut, sudah lama tidak bertemu Musa.

Namun, Fauzih akhirnya mengaku setelah jaksa membeberkan adanya pertemuan Fauzih dengan Musa di rumah sakit. Saat itu, Musa telah menyandang status terdakwa dan menjadi tahanan KPK.

"Kemarin saat besuk. Karena saya sebagai sahabat menjenguk yang sakit," kata Fauzih dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 13 September 2017.

Masih tak puas, Jaksa kembali bertanya jam besuk Fauzih. Sebab, ada informasi Fauzih menjenguk di luar jam besuk yang sudah ditetapkan KPK. 

"Enggak tahu. Saya tanya ruangan pak Musa yang mana, saya masuk saja. Tidak ada pelarangan. Yang memberi tahu Pak Musa masih dirawat staf pak Musa, namanya Arum," jawab Fauzih.

Fauzih menuturkan, pertemuan itu tidak berlangsung lama. Menurutnya, pertemuan hanya berlangsung sekitar 10-15 menit.

Ketua Majelis Hakim Haryono yang mendengar pernyataan itu lantas mengingatkan terdakwa dan tim kuasa hukum. Hakim Haryono meminta mereka untuk tidak menyalahgunakan izin berobat untuk kepentingan yang lain.

"Penasihat hukum tolong diperhatikan ya, jangan disalahgunakan. Kalau memang mau bertemu ada waktunya," kata Ketua Hakim Haryono.

Dalam kasus ini, Jaksa KPK mendakwa Musa Zainudin menerima suap Rp7 miliar terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Uang diberikan agar Musa selaku anggota Komisi V DPR memuluskan proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Termasuk, penunjukan PT Windhu Tunggal Utama dan PT Cahaya Mas Perkasa sebagai pelaksana proyek.


(REN)