Eni Saragih Dituntut 8 Tahun Penjara

Fachri Audhia Hafiez    •    Rabu, 06 Feb 2019 13:47 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
Eni Saragih Dituntut 8 Tahun Penjara
Terdakwa kasus suap proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Foto: ANTARA/Dede Rizky Permana)

Jakarta: Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut mantan Wakil Ketua Komisi VII periode 2014-2019, Eni Maulani Saragih delapan tahun penjara. Dia juga diminta membayar denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.

Eni dinilai terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diduga diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1).

Selain menerima suap, Eni juga diyakini menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).

"Menyatakan terdakwa Eni Maulani Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan pertama dan kedua," kata JPU KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Januari 2019.

Baca juga: Eni Saragih Ajukan Justice Collaborator

Selain itu, Eni juga diharuskan membayar uang pengganti sejumlah Rp10.350.000.000 dan SGD40 Ribu. Uang pengganti itu harus dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama satu tahun," tegas Jaksa Lie.

Dalam pertimbangannya, jaksa menganggap Eni tak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Kendati demikian, Eni belum pernah dihukum sebelumnya, serta menyesali perbuatannya.

Baca juga: Eni Saragih Kembalikan Uang Gratifikasi Rp500 juta

Selain itu Eni juga telah mengembalikan sebagian uang hasil dugaan korupsi ke KPK senilai Rp4,05 miliar. Politikus Partai Golkar itu diharuskan berjanji tidak akan mengulanginya harus terus terang memberikan keterangan di muka persidangan.

Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.


(MEL)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA