Bupati Malang Tersangka Suap dan Gratifikasi

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 11 Oct 2018 18:16 WIB
kasus korupsipenggeledahan
Bupati Malang Tersangka Suap dan Gratifikasi
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang/MI/Rommy Pujianto

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Malang Rendra Kresna (RK) sebagai tersangka. Rendra ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan suap penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pedidikan pada dinas pendidikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Penyidik juga menetapkan pihak swasta, Ali Murtopo, sebagai tersangka. Ali merupakan penyuap Rendra.

"Tersangka Rendra diduga menerima suap dari tersangka Ali sekitar Rp3,45 miliar terkait proyek ini," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018.

Baca: Bupati Malang Mengaku Jadi Tersangka Korupsi

Rendra diduga mengumpulkan fee proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Malang sejak 2010 hingga 2013. Terutama proyek pengadaan buku dan alat peraga pendidikan tingkat SD dan SMP.

"Dalam melakukan perbuatannya, Rendra diduga bersama-sama dengan mantan tim sukses saat pilkada pada 2010 dilakukan dan berupaya mengatur proses lelang pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik," jelas Saut.

Pada kasus penerimaan gratifikasi, Rendra ditetapkan sebagai tersangka bersama satu pihak swasta lain, Eryk Armando Talla. Rendra dan Eryk diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk menerima gratifikasi.

"Rendra dan Eryk diduga menerima gratifikasi yang dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya setidak-tidaknya sampai saat ini sekitar Rp3,55 miliar," ucap Saut.

Baca: Bupati Malang Siap Diperiksa KPK

Dalam kasus suap, Rendra selaku penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan Ali Murtopo selaku pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pada kasus penerimaan gratifikasi, Rendra dan Eryk dijerat Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Jika gratifikasi dilaporkan sebelum 30 hari kerja maka bebas dari
ancaman pidana," pungkasnya.


(OJE)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA