Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui ada anggaran negara yang bocor. Hal itu disebabkan banyak pejabat negara yang korupsi.
"Iya tentu kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor," kata Kalla di Kantor PMI, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019.
Kalla tak sepakat kebocoran itu mencapai 25 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN). Dia meyakini masih ada pejabat negara yang tak culas.
"Tidak benar disamaratakan 25 persen, saya rasa tidak," ucap dia.
Menurut dia, pejabat negara kini sudah takut untuk makan uang haram. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah banyak menindak tegas para koruptor.
"Orang yang korupsi sekarang yang pemberani-pemberani, tidak takut ditindak," ujar dia.
Jumlah pejabat negara yang ditangkap karena korupsi sangat banyak. Total, kata dia, ada sembilan menteri, 120 bupati atau wali kota dan 19 gubernur. Fenomena itu bahkan tak pernah terjadi negara lain.
"Jadi memang ada korupsi, tapi tindakan juga sangat keras," kata dia.
(Baca juga: Tudingan Prabowo Soal Anggaran Bocor Dinilai Cari Sensasi)
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali menyinggung adanya kebocoran anggaran negara. Menurut Prabowo, tiap tahunnya telah terjadi kebocoran sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah.
"Saya hitung dan saya sudah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor," ujar Prabowo dalam pidato di acara HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di Mahaka Square, Jakarta Utara, Rabu, 6 Februari 2019.
Prabowo mengatakan kebocoran itu disebabkan penggelembungan dana pada proyek pemerintah. Misalnya proyek jembatan yang seharusnya Rp100 miliar, namun ditulis menjadi Rp150 miliar.
Menurut dia, kejadian ini berulang-ulang sehingga muncul kebocoran. "Saudara-saudara kita harus jujur dan objektif masalah ini sudah berjalan lama," ucap dia.
Mantan Danjen Kopassus itu menjelaskan jika terjadi 25 persen kebocoran dari dana APBN, anggaran yang bocor ditaksir mencapai Rp 500 triliun.
(Baca juga: TKN Singgung Kasus Panama dan Paradise Papers)
(REN)
Pemilihan Umum (Pemilu) serentak akan dilakukan pada 17 April 2019 di Indonesia.
Tanah, mestinya dibagi-bagi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta pejabat negara menjaga netralitas pada Pemilu Serentak 2019. Menyikapi, adanya dug…
Sengitnya pertarungan antara pasangan calon presiden, membuat persaingan antar caleg tidak terlihat. Publik seolah tak memedulikan…
Sengitnya pertarungan antara pasangan calon presiden, membuat persaingan antar caleg tidak terlihat. Publik seolah tak memedulikan…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
TW berencana menyerang polisi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jokdri sudah mengakui perbuatannya.
Tiga orang tersebut diketahui akan membantu penyerangan terhadap anggota Polri.
Eddy mengaku tak punya urusan terkait pengurusan perkara sejumlah perusahaan di bawah Lippo Group.
Kepala Negara tak ingin sepak bola Indonesia diwarnai suap-menyuap.
Penegakan hukum terhadap kasus mafia bola menjadi momentum membenahi persepakbolaan di Tanah Air.
Lembaga Antirasuah bakal terus berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang diduga melibatka…
Kasus pembunuhan di Bekasi siap untuk disidangkan di pengadilan.
Suami Merry, Sitorus, meninggal dunia Jumat, 15 Februari 2019 siang saat sedang mengajar.
Lembaga antirasuah memperkenalkan beberapa ruangan Rutan KPK kepada Syamsuar-Edy Natar Nasution, Khofifah Indar Parawansa-Emi…
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…