Pengacara Novanto Minta KPK tak Buat Gaduh

Juven Martua Sitompul    •    Rabu, 15 Nov 2017 11:59 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pengacara Novanto Minta KPK tak Buat Gaduh
Kuasa hukum Ketua Umun Partai Golkar, Setya Novanto, Fredrich Yunadi---Metrotvnews.com/Faisal Abdalla

Jakarta: Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto memastikan kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto bakal hadir jika KPK telah mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo.

"Oh iya sekarang kan dikembalikan pada eksekutif kan begitu," kata Fredrich, saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Fredrich meminta lembaga antikorupsi tidak membuat gaduh negara dengan terus melakukan pemanggilan terhadap kliennya selama tidak mendapat restu Presiden. Dia, bahkan mengingatkan KPK untuk tidak membuat jutaan rakyat Indonesia malu di hadapan negara internasional. "Yang malu siapa? 250 juta rakyat, bahwa di Indonesia hukum tidak berlaku, yang berlaku kekuasaan," ujarnya.

Baca: Novanto Kembali Absen Pemeriksaan Korupsi KTP-el

Fredrich menegaskan jika Novanto selaku pimpinan legislatif memiliki hak imunitas. Menurutnya, hak imunitas seorang anggota dewan melekat pada UUD 1945.

"Sedangkan KPK itu berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002, yang level dalam hal UU nomor 12 Tahun 2011, sudah menyatakan semua UU tidak bisa bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Nah ini bahasa Indonesia, anak SD ngerti," pungkasnya.

Ini keempat kalinya Ketua Umum Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa kasus korupsi KTP-el. Tiga kali absen sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan satu kali sebagai tersangka setelah resmi kembali menjadi pesakitan kasus korupsi KTP-el.



KPK sebelumnya resmi kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Novanto diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.

Novanto bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek KTP-el tersebut.

Tak hanya itu, Novanto dan Andi Narogong juga diduga mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp574,2 miliar.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(YDH)