Bekas Irjen Kemendes Dituntut 2 Tahun Penjara

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 11 Oct 2017 15:58 WIB
suap di bpk
Bekas Irjen Kemendes Dituntut 2 Tahun Penjara
Sugito, irjen Kemendes PDTT, saat menghadapi sidang tuntutan. Foto: MTVN/M. Rodhi Aulia.

Metrotvnews.com, Jakarta: Bekas Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan mantan pejabat eselon III Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo dituntut dua tahun kurungan penjara. Keduanya dinilai bersalah telah menyuap auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Menyatakan terdakwa Sugito dan terdakwa Jarot Budi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.

Kedua terdakwa juga dituntut membayar pidana denda. Sugito sebesar Rp250 juta subsider enam bulan kurungan dan Jarot sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Hal yang memberatkan terdakwa adalah mereka dianggap tidak mendukung program pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

"Hal yang meringankan para terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan, dan para terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya," beber Ali.

Merespons tuntutan, Sugito akan menyampaikan pembelaan pada waktunya. Namun, dia mengaku tidak berencana menyeret pihak lain dalam kasusnya ini. "Enggak ada yang dibongkar," ujar Sugito singkat.

Baca: Filosofi Audit Firaun Sebutan BPK untuk Kemendes, Kemenko PMK dan DPR

Sebelumnya Sugito dan jarot didakwa menyuap Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri dan Kepala Sub Auditorat III Keuangan Negara BPK Ali Sadli sebesar Rp240 juta. Suap secara bertahap ditujukan agar BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran (TA) 2016.

Sugito dan Jarot sebagai pemberi suap, didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


(OGI)