Bawaslu Gandeng KPK Awasi Pilkada Serentak 2018

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 10 Oct 2017 20:53 WIB
pilkada 2018
Bawaslu Gandeng KPK Awasi Pilkada Serentak 2018
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kiri) dengan Ketua Bawaslu Abhan. Foto: MI/Rommy

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik politik transaksional pada Pilkada serentak 2018. Bawaslu mengajak KPK mengawasi jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
 
"Kami Bawaslu punya peran besar agar ke depan kepala daerah, anggota pileg orang yang punya integritas," kata Ketua Bawaslu Abhan di gedung KPK, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.
 
Dia mengatakan, dalam pertemuan itu ada beberapa hal yang disampaikan Bawaslu ke pimpinan KPK. Salah satunya, menyamakan persepsi tentang penindakan terhadap praktik rasuah di Pilkada nanti.
 
"Kami punya beberapa keewenangan nanti akan disenerginakan KPK terkait proses penindakan," ujar dia.

Baca: Pilkada Serentak 2018 Diperkirakan Butuh Dana Rp14 Triliun

Pilkada serentak 2018 ini akan digelar di 171 daerah terdiri dari 17 Provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Untuk pendaftaran bakal calon kepala daerah mulai dibuka pada 1 Januari 2018 nanti.
 
Abhan menuturkan, pihaknya akan memantau proses Pilkada sejak tahapan awal atau saat dibukanya pendaftaran calon kepala daerah hingga ke persoalan dana kampanye.

 

"Maka, tentu kami harus melakukan pengawasan terkait dengan tahapan-tahapan pertama. Pertama soal bagaimana dana kampanye ini dan juga terkait dengan penanganan money politic atau politik transaksional," ucap Abhan.
 
Sementara itu, Anggota Bawaslu Mochammad Affuddin menyebut pihaknya menginginkan adanya kerjasama dengan KPK dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi di Pilkada serentak nanti. Dia berharap, dengan kerjasama ini Pilkada serentak bebas dari politik transaksional.
 
"Sekaligus mengurangi politik biaya tinggi, karena politik biaya tinggi yang biasanya bermuara dari mahar atau money politik bisa berujung pada praktik-praktik kolusi," kata Affuddin.
 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyambut baik kerjasama dengan Bawaslu itu. Menurutnya, kerjasama ini dapat meminimalisir praktik rasuah dalam perhelatan demokrasi tersebut.

Baca: Ini Tahapan Pilkada Serentak 2018

"Pada bagian lain kami diskusikan seperti apa pencegahan yang lebih baik kami lakukan. Ke depan akan ada satu pengawas di TPS, ini cukup baik jika bisa dikapitalisasi," kata Saut.
 
Saut mengungkapkan, dalam kerjasama ini pihaknya lebih fokus pada pencegahan mengingat kewenangan KPK dalam Pilkada serentak terbatas. Maka oleh karena itu, lanjut dia, lembaga superbody bakal mendampingi Bawaslu untuk mengawasi pesta rakyat tersebut.
 
"Kami akan dampingi, kami hadir di tengah Bawaslu untk membangun pesta demokrasi minim transaksional," pungkas Saut.




(FZN)