Hakim Sebut Miryam Terbukti Terima Uang Korupsi KTP-el

Jakarta: Hakim menyebut mantan anggota DPR Miryam S. Haryani terbukti menerima uang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el). Pernyataan yang disampaikan Miryam dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dinilai sebagai keterangan yang sesungguhnya.

"Bantahan terdakwa tidak punya alasan hukum," kata anggota majelis hakim Anwar dalam sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 13 November 2017.

Anwar menyebut keterangan Miryam yang membantah menerima uang, berbanding terbalik dengan keterangan saksi lain. Salah satunya keterangan dari dua terdakwa dalam kasus korupsi KTP-el, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kemendagri Sugiharto.

Tak hanya itu, keterangan Miryam juga bertentangan dengan kesaksian mantan staf di Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri Yosep Sumartono dan saksi Vidi Gunawan. Saksi-saksi tersebut membenarkan Miryam empat kali menerima uang. Masing-masing USD500.000, USD100.000, dan Rp5 miliar.

"Uang diantar oleh Sugiharto ke rumah terdakwa. Uang Rp1 miliar diserahkan Yosep pada asisten terdakwa," ujar Anwar.

Akibat ulahnya, politikus Hanura itu pun divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Miryam dianggap secara sah dan menyakinkan memberikan keterangan palsu pada persidangan perkara korupsi KTP-el. 

Ia juga dinilai dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah diberikan dalam BAP. Tak hanya itu, majelis hakim menemukan adanya keterangan yang berbeda disampaikan oleh penyidik dan Miryam soal adanya tekanan saat pemeriksaan sebagai saksi di KPK.

Baca: Miryam bakal Laporkan Novel ke Polisi

Majelis hakim menyebut, dari empat video rekaman yang diajukan sebagai alat bukti elektronik, tak ditemukan adanya tekanan terhadap Miryam selama pemeriksaan. Hal itu diperkuat dengan analisis tim psikologi forensik dan asosiasi forensik.

Majelis hakim berkesimpulan keterangan Miryam yang merasa ditekan oleh penyidik selama pemeriksaan merupakan pernyataan yang tidak benar. "(Pernyataan Miryam) bertentangan dengan fakta, saksi dan alat bukti lain," ucap dia.

Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.




(OGI)