KPK Tolak Percepat Proses Hukum Kepala Daerah

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 10 Jul 2018 10:38 WIB
kpkkasus korupsi
KPK Tolak Percepat Proses Hukum Kepala Daerah
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan memenuhi permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mempercepat proses hukum kepala daerah pemenang Pilkada 2018. Bukti kuat menjadi hal penting ketimbang mempercepat atau memperlambat proses hukum sebuah perkara.

"Proses hukum itu mengacu pada KUHP ada tahap-tahapannya dan ada satu hal yang jauh lebih penting dibanding persoalan cepat atau lambat yaitu aspek kekuatan bukti itulah prioritas utama KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Febri menyebut, pihaknya perlu berhati-hati dalam memproses hukum para tersangka hingga ke pengadilan. Apalagi, dalam proses penegakan hukum, kata dia, KPK harus dapat membuktikan perbuatan tersangka ataupun terdakwa.

"Tentu saja kita harus hati-hati selain itu juga pertimbangan ketika orang diproses tidak boleh penegak hukumnya asal-asalan di sana," tandas dia. 

Untuk itu, kata dia, KPK tak akan mempercepat atau memperlambat proses hukum calon kepala daerah yang memenangkan Pilkada 2018.

"KPK akan lebih konsen terhadap bukti-bukti dalam penanganan perkara tersebut," pungkas dia. 

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya meminta KPK dan kejaksaan agar dapat mempercepat proses hukum terhadap kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka kasus korupsi. Tjahjo menilai KPK sudah memiliki kecukupan alat bukti.

"‎Toh mereka inikan tersangka KPK kan sudah cukup alat bukti, tinggal proses persidangan dan saksi-saksi," kata Tjahjo.

Diketahui, calon kepala daerah berstatus tersangka yang unggul di Pilkada antara lain, pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong Tahun 2009 itu meraih suara terbanyak di Pilkada Maluku Utara 2018.

Kemudian, pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo, yang ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Tulungagung 2018. Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka suap pada awal Juni usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).




(REN)