PSI Merasa Dizalimi

Siti Yona Hukmana    •    Kamis, 17 May 2018 15:54 WIB
pemilu serentak 2019partai solidaritas indonesia
PSI Merasa Dizalimi
Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kedua dari kanan). Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa dizalimi. PSI tidak terima dengan langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang melaporkan dua petingginya ke Bareskrim Polri.

"Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain. Apakah karena kami partai baru? Apakah karena tak ada backing besar di belakang PSI sehingga kami dilakukan seperti itu?" kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Mei 2018.

Dia tak terima muatan iklan dalam Harian Jawa Pos pada Senin, 23 April 2018, dianggap sebagai tindak pidana pemilu. Bawaslu dianggap salah menyimpulkan dalam melihat kasus ini. 

"Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)," ungkap Antoni.

Materi iklan itu, kata Antoni, hanya sebagai wujud komitmen PSI untuk melaksanakan pendidikan politik. Selain itu, iklan itu juga tidak mengandung ajakan memilih PSI. 

"Kalau soal pencantuman logo ini bagian dari pertanggungjawaban. Ini polling untuk publik dan tak mungkin tak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab," jelas Antoni. 

Menurut dia, PSI akan menyiapkan perlawanan secara hukum. Pihaknya akan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memaknai arti dari citra diri dalam UU Pemilu, yang menjadi dasar pelaporan. 

"Kami akan maju ke MK dalam waktu dekat untuk menanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dari citra diri itu," ujar dia.

Bawaslu melaporkan Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen Candra Wiguna ke Bareskrim Polri. Ini terkait dugaan kasus kampanye di luar jadwal oleh PSI.

Baca: 2 Petinggi PSI Dilaporkan ke Bareskrim

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan sikap ini adalah hasil dari pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung sudah satu suara dalam kasus ini. 

Dua petinggi PSI, kata Abhan, diduga melanggar ketentuan Pasal 492 UU Pemilu. Pasal itu menyebut setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal bisa dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

"Kami harap polisi menyelidiki tepat waktu dan proses berlanjut ke penuntutan dan pelimpahan ke persidangan di pengadilan," jelas Abhan.

Abhan menyebutkan iklan PSI yang dimuat dalam Harian Jawa Pos edisi 23 April 2018 termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye. Ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

Peraturan tersebut menyatakan definisi kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Citra diri peserta pemilu menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dimaknai sebagai simbol atau lambang partai, nomor urut partai, warna, dan lainnya.

Abhan memerinci dugaan pelanggaran PSI dalam iklannya. Materi bermasalah pertama adalah tulisan 'Ayo ikut berpartipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019. Kita tunggu pendapat dan voting anda semua'.  

Masalah kedua adalah soal alternatif cawapres dan Kabinet Kerja Joko Widodo periode 2019-2024. Foto Presiden Joko Widodo, Lambang PSI, Nomor 11, calon wapres dengan 12 foto dan nama, serta 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tinggi negara juga dianggap sebagai pelanggaran. 





(OGI)