Wabup Aceh Tetap Ingin Lakukan Hukuman Cambuk di Depan Umum

Siti Yona Hukmana    •    Jumat, 13 Apr 2018 20:50 WIB
hukum cambukaceh
Wabup Aceh Tetap Ingin Lakukan Hukuman Cambuk di Depan Umum
Ilustrasi hukuman cambuk - MI/Ferdian Ananda

Banda Aceh: Wakil Bupati Aceh Besar Tgk Husaini A Wahab menyatakan, pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam yang terjadi dalam wilayah hukum kabupaten setempat akan tetap dilaksanakan di depan umum.

Pernyataan itu disampaikannya setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan aturan pelaksanaan eksekusi cambuk pelanggar syariat Islam dilakukan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Secara pribadi, saya tetap akan mempertahankan pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam di Aceh Besar dilakukan di depan umum, misalkan di halaman masjid bukan di Lapas," kata Husaini dikutip dari Antara, Jumat, 13 April 2018.

Husaini mengaku akan menemui bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat untuk berkomunikasi. Ia memastikan akan tetap memperjuangkan pelaksanaan hukuman cambuk itu di depan umum. 

Menurutnya,  sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam dan memiliki kekhususan tidak perlu takut akan intervensi dari pihak lain dan harus tetap melaksanakannya sesuai dengan hukum Allah.

“Kita jangan pernah takut akan intervensi pihak lain termasuk tidak akan adanya investasi, sebab kita tidak akan lapar. Allah telah berjanji dalam Alquran untuk memberikan berbagai keberkahan dari langit dan bumi kepada daerah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah," ujar dia. 

(Baca juga: Temui JK, Mendagri Bahas Qanun Hukum Jinayat di Aceh)

Ia ingin pelaksanaan hukuman itu dilakukan sama dengan Negara Arab Saudi, yakni dilakukan di tempat umum seperti di masjid. Menurutnya, hukuman cambuk di Lapas merupakan salah satu bagian memperkecil marwah pelaksanaan syariat Islam yang telah dijalankan Aceh selama ini.

Sementara itu, pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum, kata dia, dapat membuat efek jera bagi pelaku. Dengan begitu, ia meyakini sehingga perbuatan yang dilarang tersebut tidak akan dilakukan oleh masyarakat lainnya.

Orang nomor dua di Kabupaten Aceh Besar tersebut meminta agar Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dapat meninjau kembali peraturan gubernur yang mengatur pelaksanan eksekusi cambuk berlangsung di tempat terbuka yakni di kompleks penjara.

Sebelumnya Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan peraturan pelaksanaan eksekusi cambuk pelanggar syariat Islam dilakukan di lapas. 

Aturan itu tertuang pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat. Peraturan gubernur tersebut merupakan turunan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

"Peraturan gubernur yang kami keluarkan isinya di antaranya mengatur pelaksanaan eksekusi cambuk berlangsung di tempat terbuka di kompleks penjara," tutur Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.




(REN)

ICW: Vonis Novanto tak Bikin Jera

ICW: Vonis Novanto tak Bikin Jera

18 minutes Ago

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S. Langkun, hukuman Novanto tak memb…

BERITA LAINNYA