Handang Soekarno Bantah Peras Rajesh Rajamohanan

Meilikhah    •    Senin, 28 Nov 2016 12:40 WIB
ott pejabat ditjen pajak
Handang Soekarno Bantah Peras Rajesh Rajamohanan
Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (tengah) memakai rompi tahanan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11/2016). Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Metrotvnews.com, Jakarta: Krisna Murti, kuasa hukum Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno, membantah kliennya memeras Country Director PT EK Prima (PT EKP) Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair. Pemerasan dilakukan terkait pengajuan pengampunan pajak.

"Saya sudah bertemu dengan pak Handang. Pak Handang mengatakan dia tidak pernah meminta apapun kepada pengusaha," kata Krisna di KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016).

Krisna mengatakan tuduhan pemerasan yang ditujukan pada Handang oleh kuasa hukum Rajesh, Tommy Singh, tidak masuk akal. Logikanya, nilai pemerasan lebih besar dari jumlah kewajiban dan denda yang harus dibayarkan.

"Misalkan kewajiban dia dihitung dengan denda Rp50 miliar ditambah sekian miliar jadi Rp78 miliar. Kalau misalnya klien saya mengatakan itu lebih dari pada Rp78 miliar, itu baru terjadi pemerasan," kata Krisna.

Handang, kata Krisna, awalnya sama sekali tak mau membantu menguruskan pengampunan pajak milik Rajesh. Namun Handang terus didesak dan diimingi kompensasi 10 persen dari kewajiban pajak.

Rajesh meminta Handang agar dirinya diikutkan program Tax Amnesty lantaran menunggak kewajiban pajak hingga Rp78 miliar. Namun permohonan itu ditolak pimpinan Handang tanpa adanya bukti permulaan terkait pelanggaran pidana maupun perdata.

"Itulah yang bertentangan dengan SOP (standard operating procedure)-nya. Padahal yang tidak boleh di-TA (tax amnesty) menurut pak Handang adalah ketika dia sudah dilakukan bukti permulaan. Akhirnya pak Handang kapasitasnya sebagai bawahan bantu masalah ini," katanya.

Sebelumnya, Tommy Singh, pengacara Rajesh Rajamohanan Nair, menyebut kliennya menjadi korban 'pemerasan' oknum di kantor pajak dalam pengurusan pengampunan pajak.

Menurut Tommy pemerasan yang dimaksud bukan dimintai uang. Namun ada tekanan yang mempersulit jalur birokrasi bagi kliennya untuk membayarkan kewajiban pajak. Seperti ancaman dijadikan tersangka, dipojokkan, diperiksa namun tak jelas.

Handang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait pengurusan pengampunan pajak. Dalam operasi tersebut KPK menyita uang sebesar USD148.500 atau sekitar Rp1,9 miliar. Diduga, uang merupakan suap terkait berbagai permasalahan pajak dari PT EK Prima Ekspor Indonesia.


(MBM)