MA Diminta Sederhanakan Putusan

   •    Rabu, 11 Oct 2017 06:10 WIB
mahkamah agung
MA Diminta Sederhanakan Putusan
Gedung Mahkamah Agung/MI/Bary Fathahillah

MA Diminta Sederhanakan PutusanMahkamah Agung diminta menyederhanakan putusan pemidanaan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Hal itu menajdi salah satu poin putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 103/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan Juniver Girsang, Harry Ponto, Swandy Halim, dkk yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia. Mereka menguji Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang syarat materi yang terdapat dalam surat putusan pemidanaan.

Dalam amar putusan, mahkamah mengabulkan permohonan pemohon. Menurut mahkamah, Pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang frasa 'surat putusan pemidanaan memuat' tidak dimaknai 'surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat'.

Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai salah satu asas UU 8/1981 ialah peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Yang dimaksud dengan proses peradilan yang cepat ialah tidak memakan waktu lama dan berbelit-belit, termasuk penyusunan putusan hakim.

Selama ini putusan pemidanaan memuat kembali surat dakwaan, tuntutan pidana, dan uraian status hukum barang bukti di pengadilan negeri. Karena itu, mahkamah menilai pemuatan ketiga hal tersebut tidak perlu lagi dimasukkan ke surat putusan pemidanaan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Pemuatan ketiga hal tersebut, menurut mahkamah, memakan ratusan atau bahkan ribuan halaman yang kemudian berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara. Untuk itu, perlu ada penyederhanaan surat pemutusan pemidanaan.

"Guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, harus dilakukan penyederhanaan surat putusan pemidanaan pengadilan pada pengadilan tingkat banding dan kasasi, termasuk peninjauan kembali," terang hakim konstitusi Suhartoyo, seperti dilansir Media Indonesia, Rabu 11 Oktober 2017.

Selain itu, mahkamah telah mencermati bahwa dalam UU 8/1981 tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai surat putusan pemidanaan di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Untuk itu, mahkamah meminta MA untuk segera membuat pedoman mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam surat putusannnya.


(OJE)