Fungsi dan Kewenangan BNN Diusulkan Dipertegas dalam RUU Narkotika

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 12 Mar 2018 18:46 WIB
berita dpr
Fungsi dan Kewenangan BNN Diusulkan Dipertegas dalam RUU Narkotika
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arsul Sani. Foto:Medcom.id /M Rodhi Aulia.

Jakarta: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arsul Sani mengusulkan kewenangan dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) dipertegas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika. Salah satunya tentang kewenangan penindakan kasus yang dilakukan oleh BNN.

"BNN dalam kontkes penguatan, sebagai leading agency, leading sector untuk narkotika dan psikotropika, apakah posisinya seperti sekarang, atau menjadi lembaga pencegahan dan rehabilitasi saja, atau juga bisa mencegah dan menindak?" ungkap Arsul dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Maret 2018.

Menurut Politikus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, usulan tersebut mengemuka karena penindakan kasus peredaran obat-obat terlarang dilakukan oleh dua institusi, yaitu BNN dan Kepolisian melalui Direktorat Narkotika. 

Akibatnya, kata pria yang berlatar belakang pengacara itu, terjadi kompetisi antara dua instasi tersebut karena  menyangkut gengsi kelembagaan. "Kalau yang kami lihat di Komisi III dalam beberapa hal realitasnya terjadi kompetisi," ungkap legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah X itu.

Oleh karenanya, Arsul yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI itu meminta, masukannya tersebut harus menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Narkotika. Sehingga, kedepan posisi BNN dalam hal kewenangan agar tidak tumpang tindih dengan lembaga lain.

"Ini harus menjadi bahan-bahan kita, pilihan-pilihan apa yang terkait dengan posisi kelembagaan BNN ini ke depan," imbuh Arsul.  

Sekedar informasi yang dikutip dari bnn.go.id, pada awalnya lembaga yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional itu memiliki dua tugas dan fungsi, yaitu mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Akibat perkembangan peredaran dan penyalahgunaan obat-obat terlarang semakin meningkat, pemerintahan Indonesia melalui Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002, merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pembahasan berlangsung selama tujuh tahun dan melahirkan UU Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam aturan yang baru tersebut, kewenangan instasi yang saat ini dipimpin oleh Irjen Heru Winarko itu bertambah, yaitu memiliki kewenangan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.


(ROS)