KPK Minta Hak Politik Asrun dan Adriatma Dicabut

Damar Iradat    •    Rabu, 03 Oct 2018 16:17 WIB
ott anggota dprd jambi
KPK Minta Hak Politik Asrun dan Adriatma Dicabut
Suasana sidang suap walkot Kendari Adriatma Dwi Putra - Medcom.id/ Fachri Audhia Hafiez.

Jakarta: Terdakwa calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun dan Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra tidak hanya dituntut hukuman penjara. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut agar hak politik keduanya dicabut. 

"Menuntut, menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terdakwa Asrun dan Adriatma Dwi Putra selama tiga tahun setelah menjalani masa hukuman," kata Jaksa Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan terhadap Asrun dan Adriatma di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Oktober 2018.

Sebelumnya, pasangan ayah dan anak itu dituntut hukuman delapan tahun penjara. Keduanya juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Keduanya dinilai terbukti telah menerima suap dari Direktur PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah. Asrun selaku Wali Kota Kendari periode 2007-2012 dan 2012-2017 diduga menerima Rp4 miliar dari Hasmun, sementara Adriatma diduga menerima uang Rp2,8 miliar.

(Baca juga: Ayah-Anak Koruptor Dituntut 8 Tahun)

Uang itu diberikan agar Adriatma selaku wali kota menyetujui Hasmun mendapatkan jatah proyek pembangunan jalan Bungkutoko-Kendari New Port dengan sistem penganggaran multi years. Pendanaan untuk proyek itu menggunakan anggaran tahun 2018-2020.

Pemberian Rp4 miliar untuk Asrun disebut untuk menyetujui Hasmun mendapatkan jatah sejumlah proyek di Pemkot Kendari.

Jaksa menuntut agar Asrun dan Adriatma dinyatakan bersalah sesuai Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




(REN)

Hakim Tegur Irvanto

Hakim Tegur Irvanto

39 minutes Ago

Hakim Yanto menyebut, Irvanto memang berhak membantah keterangan para saksi. Namun demikian, Ir…

BERITA LAINNYA