Saksi Zumi Zola Diminta Kooperatif

Juven Martua Sitompul    •    Selasa, 10 Apr 2018 01:49 WIB
ott anggota dprd jambi
Saksi Zumi Zola Diminta Kooperatif
Tersangka kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 Zumi Zola mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (9/4). (Foto: Antara/ Akbar Nugroho Gumay).

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para saksi tersangka Gubernur Jambi Zumi Zola bersikap kooperatif. Para saksi diharapkan tidak mangkir saat dipanggil dan menghormati proses hukum yang berjalan di lembaga Antikorupsi.

"Jadi kami harap di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya yang bersangkutan dan para saksi lain yang kami panggil juga beriskap kooperatif menjelaskan apa adanya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 April 2018.

Zumi Zola hari ini resmi ditahan penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Penahanan, kata Febri dilakukan karena KPK telah mengantongi bukti dan alasan yang cukup untuk menahan Zumi Zola.

Oleh karenanya, politikus PAN itu diminta menghormati proses penyidikan. Menurut Febri, sikap Zumi Zola selama menjalani pemeriksaan akan jadi pertimbangan pihaknya menjatuhkan tuntutan ringan.

"Akan kita pertimbangkan, tentu nantinya sebagai alasan yang meringankan atau pun alasan yang memberatkan kalau yang terjadi sebaliknya," ujarnya.

(Baca juga: Zumi Zola Ditahan)

Febri belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan lanjutan Zumi Zola. Yang jelas, lanjut dia, penyidik akan terus melakukan pemetaan lebih detail kasus dugaan suap dan gratifikasi atas sejumlah proyek di Pemprov Jambi.

"Nanti saksi-saksi juga akan kita periksa beberapa hasil penggeledahan akan kita cross check juga agar semakin utuh untuk memetakan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilkaukan oleh tersangka ZZ ini," pungkasnya.

Gubernur Jambi Zumi Zola bersama dengan Plt Kadis PUPR Jambi Arfan ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas proyek-proyek di Pemprov Jambi senilai Rp6 miliar. Zumi Zola dan Arfan diduga kuat 'memalak' sejumlah pengusaha dengan dalil izin sejumlah proyek di Pemprov Jambi.

Uang gratifikasi yang diterima dari sejumlah proyek itu disiapkan Zumi Zola sebagai 'uang ketok' agar DPRD Jambi memuluskan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Atas perbuatannya, Zumi Zola dan Arfan disangkakan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




(HUS)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

4 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA