Elite Golkar Siap-Siap Dipanggil KPK

Juven Martua Sitompul    •    Kamis, 17 May 2018 12:13 WIB
suap di bakamla
Elite Golkar Siap-Siap Dipanggil KPK
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan)/ANT/Hafidz Mubarak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memanggil elite Partai Golkar yang diduga menerima aliran dana suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun Anggaran 2016. Sejumlah elite Golkar disebut kecipratan uang suap satelit Bakamla dari tersangka Fayakhun Andriadi (FA).

"Ya, itu penyidik nanti akan mempelajari kalau kira-kira ada, perlu dikonfirmasi nanti mereka akan panggil," tegas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Mei 2018.

Basaria menegaskan KPK perlu memiliki dua alat bukti untuk menjerat pihak-pihak tersebut. KPK, kata dia, harus mendalami keterangan para saksi, termasuk tersangka.

"Ya, paling tidak ada dong petunjuk lain apa itu transfer ada dikasih uang, ada yang melihat," ucap dia.

Baca: Anggota Komisi XI jadi Saksi untuk Fayakhun

Basaria belum mau bicara banyak soal sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan suap Bakamla dengan terdakwa Novel Hasan. Salah satunya, perihal suap Bakamla yang digunakan untuk menyukseskan Rapimnas Golkar.

Dugaan keterlibatan sejumlah elite Golkar dalam kasus ini mencuat setelah Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai selesai diperiksa untuk tersangka Fayakhun beberapa waktu lalu. Yorrys menyebut Fayakhun membeberkan sejumlah elite Golkar ikut menerima aliran uang korupsi satelit Bakamla kepada penyidik KPK.

Yorrys merupakan salah satu yang disebut menerima aliran uang Fayakhun. Hal itu dibantah tegas oleh Yorrys.

Baca: Yorrys Disebut Terima Rp1 Miliar Dari Fayakhun

Yorrys justru menyeret nama Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir. Dia menyebut Kahar yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar sekaligus Ketua Banggar mengetahui mekanisme penganggaran proyek tersebut.

Yorrys juga menyebut Bendahara Umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal yang sempat menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar. Menurut dia, ketua fraksi, bendahara umum, sampai banggar mengetahui proses dan mekanisme penganggaran.

KPK menetapkan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun Anggaran 2016.

Baca: Kepala Bakamla Instruksikan Anak Buah Terima Jatah 2 Persen

Fayakhun diduga kuat menerima fee Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun. Dia juga diduga menerima uang US$300 ribu dari proyek tersebut.

Uang diterima eks Ketua DPD Partai Golkar DKI itu dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang diberikan secara bertahap sebanyak empat kali melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta.

Fayakhun dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


(OJE)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA