Kejagung Pastikan BPK Berwenang Audit Dana Pensiun Pertamina

Sunnaholomi Halakrispen    •    Sabtu, 14 Jul 2018 05:29 WIB
kasus korupsi
Kejagung Pastikan BPK Berwenang Audit Dana Pensiun Pertamina
Jaksa Agung M Prasetyo--MI/M.Irfan

Jakarta: Jaksa Agung M Prasetyo menekankan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang mengaudit dana pensiun PT Pertamina. Sebab, perusahaan itu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dananya berasal dari keuangan negara.

"BPK itu kan lembaga tinggi negara yang tugasnya adalah melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Prasetyo di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Juli 2018. 

Makanya, Prasetyo mengaku tak gentar dengan gugatan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, Muhammad Helmi Kamal Lubis. Prasetyo pun mempersilakan Helmi Kamal melayangkan gugatan atas kewenangan BPK dalam kasus dana pensiun PT Pertamina itu.

"Ya silakan saja dicoba. Kita lihat nanti siapa yang benar dan siapa yang salah," tegasnya.

Helmi Kamal menggugat kewenangan BPK dalam proses audit dana pensiun PT Pertamina yang selanjutnya ditindaklanjuti Kejaksaan. Helmi menilai BPK tidak berwenang karena dana pensiun PT Pertamina tidak terkait keuangan negara.

Melalui kuasa hukumnya, Helmi mengajukan permohonan uji materi Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (4) UU Nomor. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun ke Mahkamah Konstitusi.


(AGA)