Rohadi Buka Peluang Bongkar Kasus Golkar

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 23 Sep 2016 16:45 WIB
ott kpk
Rohadi Buka Peluang Bongkar Kasus Golkar
Terdakwa kasus suap perkara hukum Rohadi. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga).

Metrotvnews.com, Jakarta: Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi berencana mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Kemungkinan dia akan membongkar kasus Golkar.

"Bisa jadi (bongkar kasus Golkar), kita enggak tahu juga. Kita tunggu saja," kata Hendra Heriansyah, pengacara Rohadi, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan H. R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2016).

Namun, Rohadi masih memikirkan masak-masak upaya mengajukan diri jadi JC ini. Hendra mengaku, tim penasihat hukum menyerahkan keputusan kepada Rohadi.

"Kami pada prinsipnya mengharapkan, kalau seandainya memang JC, itu bisa membantu pak Rohadi. Itu kami kembalikan kepada pak Rohadi," jelas dia.

Diketahui, KPK sedang menelusuri keterlibatan politikus Gerindra Sareh Wiyono terkait dugaan suap kepada Rohadi. Dia diduga memberi Rp700 juta kepada Rohadi untuk penanganan gugatan sengketa kepengurusan Partai Golkar di PN Jakut.

"Iya pasti itu (didalami)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Senin, 25 Juli 2016.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui adanya dugaan kongkalikong antara Sareh dan Rohadi. "Infonya seperti itu. Itu penyidik yang tahu kan," ucapnya.

Sareh Wiyono diperiksa KPK pada 22 Juli lalu. Dia dibidik soal uang Rp700 juta di mobil Rohadi yang jadi tersangka suap. Namun, Sareh mengelak saat ditanya soal niat pemberian uang Rp700 juta kepada Rohadi.

“Tanya saja sama yang di dalam (KPK). Enggak nanya apa-apa kok. Masalah biasa ini, konfirmasi saja,” elak dia.

Ia mengaku mengenal Rohadi karena pernah menjabat sebagai ketua PN Jakarta Utara selama tiga tahun. “Akan tetapi, enggak ada urusan dengan pengarahan,” ujar dia.

Duit sebanyak Rp700 juta disita KPK di mobil saat Rohadi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 16 Juni 2016. Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan suap di balik vonis Saipul Jamil di PN Jakut.

Uang Rp700 juta itu, diduga, merupakan bagian dari janji Rp2,3 miliar untuk memuluskan gugatan Golkar di PN Jakut. Pada 24 Juli 2015, PN Jakut mengabulkan gugatan yang diajukan pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) dan menetapkan sebagai kepengurusan yang sah.

“Majelis hakim menilai adanya bukti perbuatan melawan hukum, maka Munas Ancol harus dinyatakan tidak sah,” ujar Hakim Ketua Lilik Mulyadi.


(REN)

Ditemani Anies, Sandiaga Serahkan LHKPN ke KPK

Ditemani Anies, Sandiaga Serahkan LHKPN ke KPK

6 minutes Ago

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendatangi gedu…

BERITA LAINNYA
Video /