Penerbitan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Kediktatoran

Nur Azizah    •    Sabtu, 15 Jul 2017 11:56 WIB
perppu pembubaran ormas
Penerbitan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Kediktatoran
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Foto: Nur Azizah/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Lahirnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Penerbitan perppu itu dinilai bentuk kediktatoran gaya baru.

"Ini suatu kemunduran dan kediktatoran gaya baru. Ormas itu suatu manifestasi demokrasi Indonesia," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Juli 2017.

Politikus Partai Gerindra ini menilai tak ada kegentingan dan kebutuhan mendesak untuk menerbitkan Perppu Ormas. Apalagi, kata dia, sejauh ini tak ada pergerakan ormas yang perlu dicemaskan.

"Ini tidak genting. Kalau PKI sudah jelas. HTI ini kan tidak melawan Pancasila, lalu apa yang harus dipermasalahkan? Ini harus dilawan," ujar dia.

Baca: Pemerintah Dituding Praktikkan Premanisme

Fadli mengatakan, partainya sampai saat ini belum menyatakan sikap resmi terhadap perppu tersebut. Namun, dia yakin Gerindra akan sependapat dengannya.

"Saya termasuk yang menganjurkan. Mudah-mudahan bisa jadi sikap resmi untuk menolak Perppu ini," kata dia.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto sepakat Indonesia sedang menuju kediktatoran. Hal itu dibuktikan dengan dihapusnya pasal soal peradilan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

"Ada indikasi kediktatoran gaya baru karena tidak ada peradilan. Peradilan ini untuk mencegah kezaliman," ujar dia.

Ismail menyebut Perppu Ormas ini sangat berbeda dengan Undang-undang No 17 tahun 2013. Dalam UU yang lama dikatakan, ormas yang tidak memenuhi aturan diberikan kesempatan hingga tiga kali.

Sedangkan pada perppu ini, Menteri Hukum dan HAM dapat menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan hingga mencabut status badan hukum ormas tanpa melalui proses pengadilan.

Hal itu lantaran Pasal 68 UU Ormas tahun 2013 telah dihapus dalam Perppu No 2 tahun 2017 ini. Artinya, pemerintah tidak perlu lagi menunggu proses pengadilan untuk membubarkan ormas tertentu.

"Ini sudah jelas Pemerintah telah mengambil keputusan dan tudingan sepihak," pungkas dia.




(AZF)