Perppu Ormas Perlu Pengawasan Ketat

Ilham wibowo    •    Jumat, 14 Jul 2017 13:41 WIB
perppu pembubaran ormas
Perppu Ormas Perlu Pengawasan Ketat
Ilustrasi. Foto: Antara/Noverandika

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai merupakan langkah tepat. Meski demikian, kehadirannya tetap perlu pengawasan ketat.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, perppu merupakan langkah konstitusional untuk mempercepat proses dinamika hukum yang terjadi. Menurutnya, parameter ancaman mendesak yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan perppu sudah memenuhi syarat, yakni melalui instrumen aparat intelijen.  

"Aparat intelijen adalah pihak yang bisa mendefinisikan ancaman keberbahayaan itu. Saya kira pada saat tertentu dibutuhkan keputusan politik yang tegas," kata Hendardi dalam sebuah diskusi di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.

Dia yakin Perppu Ormas tak akan mengucilkan kebebasan berserikat dan berpendapat. Menurutnya, legitimasi pemerintah telah dilakukan secara demokratis. Sebab, mekanisme penyampaian ketegasan keputusan politik dan penindakan hukum tersebut dilakukan secara konstitusional.

"Ini menjadi tugas kita bersama untuk mengawasi kerja perppu. Kita tak hidup lagi di zaman otoriter," ujarnya.

Baca: Yusril: Pembubaran Semena-mena Ciri Negara Otoriter

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakspesndam) PBNU Rumadi Ahmad mengkritisi perppu yang belum mengatur soal penodaan agama yang dilakukan oleh ormas.

"Menurut saya ini kruisal. Persoalan seperti ini kerap dialami kelompok minoritas yang dicap sesat oleh kelompok yang lebih besar," kata dia.

Sekretaris Jenderal Peradi, Sugeng Teguh Santoso, juga melihat Perppu Ormas belum berpihak terhadap kelompok minoritas. Ia meminta pemerintah untuk tidak kalah oleh desakan ormas besar yang ingin membubarkan ormas kecil. "Harus benar-benar selektif dan hati-hati," kata dia.




(UWA)