Tim Teknis KTP-el Dicecar soal Perlakuan Khusus kepada Tim Fatmawati

Surya Perkasa    •    Senin, 17 Apr 2017 17:00 WIB
korupsi e-ktp
Tim Teknis KTP-el Dicecar soal Perlakuan Khusus kepada Tim Fatmawati
Ilustrasi pengadilan. Foto: ANTARA.

Metrotvnews.com, Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Ketua Tim Teknis KTP elektronik (KTP-el) Husni Fahmi soal proses persiapan tender. Dia disinggung soal pertemuan Tim Lelang dan Tim Teknis dari Kemendagri dengan konsorsium dari Tim Fatmawati.

Husni mengakui bila pertemuan itu berlangsung di salah satu kediaman di Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat. Dia mendapat perintah dari Pejabat Pembuat Komitimen (PPK) proyek KTP-el Sugiharto.

"Saat itu saya diperintah Pak Sugiharto untuk temani Pak Drajat (Ketua Panitia Lelang KTP-el Drajat Wisnu Setyawan)," kata Husni di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin 17 April 2017.

Dalam pertemuan tersebut hadir petinggi beberapa perusahaan yang ikut lelang. Anehnya, orang yang hadir berasal dari perusahaan yang masuk ke dalam Tim Fatmawati, rekan Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kemendagri.

Jaksa Abdul Basir kemudian mencecar apakah Husni menduga pertemuan tersebut bertujuan memenangkan konsorsium tertentu. Husni mengaku tidak mencurigainya. Dia mengaku hanya menjalankan perintah Sugiharto.

"Saya diminta oleh pak Sugiharto untuk dampingi pak Drajat. Lalu saya ajak Tri Sampurno (anggota tim teknis pengadaan KTP elektronik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Kemudian saya ditemui oleh tuan rumah, pak Dedi Prijono (wiraswasta home industry jasa electroplating)," aku dia.

Baca: Anggota Tim Teknis KTP-el Beberkan Pertemuan dengan Tim Fatmawati

Dalam pertemuan, Husni hanya diminta Drajat untuk menjelaskan ulang kerangka acuan kerja proyek KTP-el kepada perwakilan dari konsorsium Perum PNRI, Murakabi Sejahtera dan Astragraphia. Jaksa pun mencecar Husni apakah hal ini bisa dibenarkan.

"Apa itu tidak memberi perlakuan khusus? Kan bertemunya dengan beberapa perusahaan tertentu. Di rumah. Lalu mungkin tidak, perusahaan yang bersaing duduk bersama. Anda tidak curiga?" kata Jaksa.

Husni kembali menjelaskan bila dia hanya bekerja sesuai perintah atasan. Namun di akhir pertemuan, Husni mengaku sempat berpikir bila hal itu sejatinya merupakan perlakuan khusus.

"Setelah selesai, saya dan Pak Tri sempat termenung juga," kata dia.

Dalam surat dakwaan dua terdakwa kasus e-KTP dari Kemendagri, Irman dan Sugiharto, disebutkan ada pertemuan di rumah Andi Narogong sekitar Maret 2011. Pertemuan tersebut bertepatan dengan aanwijzing proyek e-KTP.

Husni dan Tri disebutkan memberikan kisi-kisi tentang evaluasi administrasi dan teknis yang dilakukan panitia lelang. Hal tersebut dilakukan supaya dokumen penawaran konsorsium Perum PNRI, Murakabi Sejahtera, dan Astragraphia, bisa dipastikan lolos.




(OGI)