Tersangka BLBI Optimistis Menang di Praperadilan

Arga sumantri    •    Rabu, 02 Aug 2017 13:46 WIB
blbi
Tersangka BLBI Optimistis Menang di Praperadilan
Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie memberikan keterangan kepada wartawan saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/6/2017). Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kubu mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung optimistis gugatan praperadilan mereka bakal diterima. Pengacara Syafruddin, Dodi S. Abdulkadir, meyakini itu dari sejumlah keterangan saksi dan ahli yang telah dihadirkan di persidangan.

Dodi mengatakan, keyakinannya menguat setelah mendengar keterangan saksi Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Megawati Soekarno Putri, Kwik Kian Gie. Kwik adalah saksi fakta penutup yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 31 Juli 2017.

"Pak Kwik sendiri bicara apa yang dilakukan sudah sesuai kebijakan dan instruksi presiden kan," kata Dodi saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu 2 Agustus 2017.

Kwik, kata Dodi, juga menyatakan kalau aset yang dipermasalahkan sudah diserahkan pada Menteri Keuangan kala itu. Kwik juga menyatakan kalau penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sesuai prosedur dan sejalan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dan menurut pernyataan ahli, surat itu sudah dipakai untuk penerbitan SP3 oleh Kejaksaan Agung," kata dia.

Sore ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal memutuskan nasib gugatan praperadilan Syafruddin terhadap KPK. Syafruddin menggugat KPK atas penetapan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Sidang praperadilan Syafruddin sudah berjalan sejak Selasa 25 Juli 2017. Sidang yang dipimpin hakim tunggal Effendi Mukhtar itu telah memeriksa bukti maupun saksi yang dihadirkan Syafruddin maupun KPK.

Baca: KPK Periksa Kwik Kian Gie Terkait Kasus BLBI

KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka dugaan korupsi BLBI pada April 2017. Ia dianggap bertanggung jawab dalam mengeluarkan SKL BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim. Sebagai salah satu obligor, BDNI memiliki kewajiban Rp4,8 triliun. SKL dikeluarkan walau hasil restrukturisasi aset BDNI hanya sekitar Rp1,1 triliun.

Atas perbuatannya itu mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah menyelidiki penerbitan SKL untuk sejumlah penerima BLBI. BLBI digelontorkan untuk 48 bank yang likuiditasnya terganggu usai krisis ekonomi 1998.

Bank Indonesia kemudian memberikan pinjaman yang nilainya mencapai Rp147,7 triliun. Namun, berdasarkan audit BPK, ada penyimpangan sebesar Rp138,4 triliun dari BLBI.

SKL BLBI sendiri dikeluarkan BPPN di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. SKL ini dikeluarkan karena banyak obligator yang menunggak pinjaman terjerat hukum.

SKL dikeluarkan berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. SKL tersebut dipakai Kejaksaan Agung untuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah obligator bermasalah.




(UWA)

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

1 hour Ago

KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka koru…

BERITA LAINNYA